jpnn.com, JAKARTA - PB PGRI (Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia) menegaskan tidak terlibat dalam agenda politik praktis, yang mulai panas jelang Pilpres 2019. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menegaskan bahwa mereka memilih untuk bersikap netral.
Ditemui di kantor PGRI, Senin (30/4) Unifah menjelaskan agenda politik merupakan bagian dari proses demokrasi nasional. ’’PGRI mengharapkan persatuan dan kesatuan bangsa menjadi nilai utama. Meskipun pilihan berbeda,’’ katanya.
BACA JUGA: Pemprov DKI Larang Jualan dan Bagi Baju Politik di CFD
Unifah mengatakan saat ini tensi politik nasional mulai menguat dan memanas. Kondisi ini menurutnya bisa diredam dengan para pemimpin nasional, pemimpin politik, ulama, dan para tokoh agama lainnya. Selain itu juga oleh aparat kepolisian serta TNI.
Jelang Hardiknas 2018 Unifah menegaskan, khususnya kepada anggota PGRI, bahwa perbedaan pilihan politik jangan sampai mengoyak kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
BACA JUGA: Pesan Penting Ketum PGRI untuk Guru
Dia mengungkapkan masih ada laporan bahwa guru yang sempat dilaporkan dengan tudingan terlibat politik praktis. Padahal guru itu hanya kebetulan lewat pada sebuah kegiatan kampanye. ’’Kebetulan juga ada yang melihat, kemudian memotretnya,’’ jelasnya.
Unifah berharap guru juga tidak ditarik untuk kepentingan politik daerah. Dia mengatakan para guru sebaiknya diberikan kesempatan supaya bisa berfokus mengajar di dalam kelas. Praktik-praktik seperti gelombang mutasi setelah ada pilkada, juga tidak lagi menghantui para guru. (wan)
BACA JUGA: 2 Hari Bersama Bu Mega, Susi Pudjiastuti Dipanggil Cawapres
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Minta Gerindra Tetapkan Cawapres sebelum Ramadan
Redaktur & Reporter : Soetomo