jpnn.com - JAKARTA - Kelompok Komisi IV Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPR mengaku telah mengupayakan kinerja dengan sebaik-baiknya dalam mengawal kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Wakil Ketua Komisi IV DPR dari FPD, Herman Khaeron mengatakan, pihaknya selama sudah menjalankan sebaik mungkin tugas mendukung program pemerintah melalui komisi yang membidangi pertanian dan kelautan itu.
Menurut dia, capaian-capaian yang telah dihasilkan selama di Komisi IV sudah sesuai dengan tugas dan fungsi anggota DPR RI. "Di antaranya mendukung keberhasilan pembangunan sektor pertanian, kehutanan serta kelautan dan perikanan, melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan kebijakan," kata Herman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/9).
BACA JUGA: SBY Bakal Langgar UUD Jika Terbitkan Perpu Pilkada
Politisi asal Cirebon itu juga menjelaskan tugasnya sebagai anggota dewan bersama rekan-rekannya di Poksi IV, seperti Legislasi yang telah mensahkan sembilan Undang-undang.
Yakni, UU nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura, UU nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, UU nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
BACA JUGA: Belum Terima Pemberitahuan Demo
Kemudian, UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta tiga UU yang telah disahkan pada Rapat Paripurna 29 September 2014 yaitu UU tentang Perkebunan, UU tentang Kelautan dan UU tentang Konservasi Tanah dan Air.
Dia pun mengatakan, Poksi IV juga mendukung penuh di bidang anggaran. Misalnya, dari nilai anggaran mitra Komisi IV mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2009.
BACA JUGA: Anak Buah Denny Indrayana Diperiksa Kejagung
Anggaran Kementerian Pertanian meningkat dari Rp 7,6 triliun pada 2009 menjadi Rp 15,47 triliun pada tahun anggaran 2014. Ini meningkat sebesar Rp 7,7 triliun atau lebih dari 100 persen.
Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengalami peningkatan yaitu dari Rp 3,2 triliun pada 2009 menjadi Rp 5,6 triliun pada 2014, meningkat sebesar Rp 2,39 triliun atau 75 persen.
"Kemudian Anggaran Kementerian Kehutanan yang rata-rata anggarannya sebesar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun per tahunnya,” kata Pengurus Harian DPP Partai Demokrat ini.
Herman juga menambahkan, beberapa Panitia Kerja juga sudah dibentuk dan diselesaikan tepat waktu. Seperti Panja Raskin, Panja Daging, Panja Pengawasan Pupuk Bersubsidi, Panja Swasembada Gula, Panja Impor Pangan dan Hortikultura, Panja Garam, Panja Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Panja Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan DPR RI. “Dan capain yang lain sudah dicapai berhasil menyelesaikan konflik kehutanan Blok Cisaladah di Ciamis, Jawa Barat," katanya.
Selain itu juga menjembatani penyelesaian permasalahan antara lain konflik Dipasena dan konflik sengketa lahan di Mesuji, Provinsi Lampung. Keberhasilan selama pada periode 2009-2014 lainnya adalah mendorong penyelesaian pembangunan waduk Jatigede, pemberian bantuan Puso, pemberian bantuan pascabencana erupsi Gunung Sinabung di Provinsi Sumatera Utara dan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Disarankan Ikhlas Pilkada oleh DPRD
Redaktur : Tim Redaksi