jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo mengancam bakal menolak secara total rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi memindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Menurut Bambang, rencana memindahkan ibu kota negara memerlukan kajian teknis dan itu harus melibatkan DPR. Sebab, ide ini erat kaitannya dengan anggaran negara yang merupakan uang rakyat.
BACA JUGA: Sandiaga Uno Tolak Tawaran dari 3 Partai Besar
"Tentu ada undang-undang yang mengatur anggaran tersebut, karena ini bukan duitnya presiden dan pemerintah. Ini adalah uang rakyat. Dan itu harus kembali manfaatnya untuk kepentingan rakyat," ucap Bambang, Kamis (22/8).
BACA JUGA: Sofyan Djalil Pastikan Ibu Kota Negara Dipindah ke Kaltim, Persisnya di Mana?
BACA JUGA: Kemendagri Belum Terima Dokumen Permintaan Depok dan Bekasi Masuk ke Jakarta
Politikus Gerindra itu bahkan menyebutkan jika pembicaraan soal infrastruktur di ibu kota baru belum dibicarakan kementerian terkait, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Kementerian Perhubungan.
Bila pemindahan ini tetap dipaksakan pemerintahan Presiden Jokowi, pihaknya tidak akan segan-segan melakukan perlawanan di parlemen dengan sikap penolakan secara total.
BACA JUGA: Zulkifli Hasan Usulkan Pemindahan Ibu Kota Bergilir
"Saya yakin sebagian besar anggota DPR pasti akan menolak karena ini terus terang kondisi negara dalam kondisi susah, hutang kita sangat besar, pertumbuhan ekonomi melambat," tuturnya.
Masalah ini juga akan dipertanyakan Bambang dalam rapat dengan Kementerian PUPR di Komisi V dalam waktu dekat. Terutama, mengapa pembahasan ide tersebut tidak melibatkan dewan.
"Kami akan tanyakan permasalahan itu, kenapa tidak melibatkan kami dan sebagainya. Ini merupakan pelanggaran undang-undang," tandas Bambang yang menyebut bahwa DPR belum tahu secara teknis rencana itu. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Respons Muzani Gerindra soal Rencana Jokowi Bentuk Kabinet Didominasi Ahli
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam