jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Anton Sihombing menilai wajar Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah saat inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6) lalu. Faktanya menurut Sihombing, memang pelabuhan tersebut semrawut dan tumpang-tindih.
"Pelabuhan Tanjung Priok memang semrawut dan tumpang-tindih. Bahkan untuk proses sandar hingga bongkar-muat barang (dwelling time) butuh waktu enam hari. Itu terlalu lama. Wajar Presiden marah," kata Anton Sihombing, di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (19/6).
BACA JUGA: Jangan Pengguna Tol Cikapali jadi Kelinci Percobaan
Dwelling time kapal laut lanjutnya, sangat menentukan efisien atau tidaknya operasional sebuah pelabuhan. Tapi kalau sampai enam hari, menurut alumni Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) ini, jelas mengganggu perekonomian.
Politikus Partai Golkar ini menilai fakta tersebut sekaligus jadi indikasi bahwa Tanjung Priok tidak siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). "Tanjung Priok malah dijadikan sandaran bagi kapal pemerintah. Ada kapal polisi laut, kapal syahbandar, kapal bea cukai, kapal Kementerian Kelautan Perikanan, tambah kapal milik Bakorkamla," ungkapnya.
BACA JUGA: Politikus PKS Sesalkan Rencana Kenaikan Tarif Listrik
Anehnya kata Anton, kalau terjadi sesuatu masalah di kawasan laut pelabuhan Tanjung Priok, tidak satu pihak pun yang mau bertanggung jawab.
"Di antara dinas-dinas tersebut saling lempar tanggung jawab. Ini kan mengecewakan. Ini bukti 20 tahun terakhir dunia pelayaran kita mengalami penurunan, sementara pelabuhan Singapura bisa cepat berkembang," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Di Daerah Ini, Elpiji 12 Kg Naik Rp 5 Ribu Per Tabung
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Sudah Kantongi Nama Pejabat yang Bakal Dipecat
Redaktur : Tim Redaksi