jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Kurtubi, mengingatkan pemerintah tidak terburu-buru menempuh kebijakan penghapusan premium sebagaimana direkomendasikan tim reformasi tata kelola migas (RTKM).
Menurut Kurtubi, tujuan penghapusan untuk menghilangkan mafia migas memang harus didukung. Apalagi ke depan BBM yang digunakan di dalam negeri memang harus ke arah yang lebih baik, berkualitas dan lebih ramah lingkungan.
BACA JUGA: Jelang Natal, Tim Gegana Seluruh Polda Sterilkan Gereja
"Tapi penghapusan premium tidak boleh dipaksakan dalam waktu singkat. Kita harus realistis bahwa kilang-kilang minyak Pertamina masih memproduksi premium, tidak bisa ujug-ujug diubah ke Pertamax. Butuh waktu, agar kita tidak terjebak lagi dalam mafia Pertamax," katanya saat dihubungi Rabu (24/12).
Bila kebijakan ini diputuskan dalam waktu singkat, secara otomatis impor Pertamax harus lebih besar guna menutupi kebutuhan energi masyarakat. Di sinilah celah bagi pengusaha-pengusaha di Singapura bisa bermain.
BACA JUGA: Said Aqil Sebut Pengedar Narkoba Layak Dibunuh
"Itu bisa dimainkan pengusaha di Singapura. Maka Pertamina harus bisa merubah produksi premium ke Pertamax. Di samping kita dorong pemerintah membangun kilang minyak agar bisa swasembada BBM. Jadi penghapusan RON 88 harus dikaitkan dengan upaya swasembada BBM ke depan, agar Pertamax bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri," tegasnya.
Terkait kesanggupan Pertamina menjalankan kebijakan penghapusan premium dengan segala konsekuensinya, Kurtubi meragukannya. Karena produksi yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna premium sangtat besar.
BACA JUGA: Chandra Hamzah Bahas Target Kerja Januari Nanti ‎
"Ini tidak bisa pertamina mengatakan sekian bulan siap. Harus diingat bahwa kilang Pertamina belum bisa memenuhi pertamax bila premium dihapus. Pertamina harus melakukan upgrade kilang, bangun kilang baru," jelasnya.
Pembangunan kilang baru pun harus mempertimbangkan lokasi agar lebih dekat dengan rakyat. Disamping hemat biaya produksi dan distribusi. Misalnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Itu lebih bagus daripada mengandalkan pengiriman dari Balikpapan dan Cilacap karena biaya distribusinya akan jauh lebih besar.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Alkes Udayana, KPK Periksa Pegawai PT Fondaco Mitratama
Redaktur : Tim Redaksi