jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR dari PAN Yandri Susanto yakin penggunaan hak interpelasi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan terealisasi. Pasalnya, sebagian besar anggota dewan tidak setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo itu.
"Saya kira mayoritas anggota DPR mau (gunakan hak interpelasi)," kata Yandri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11).
BACA JUGA: PDIP Baru Mau Serahkan Daftar Anggota untuk AKD Besok
Sekarang, lanjutnya, yang diperlukan hanyalah seorang inisiator untuk memobilisasi dan mengorganisir anggota yang pro-interpelasi. Menurutnya, hal tersebut tidak sulit lantaran untuk menggulirkan hak interpelasi hanya perlu persetujuan 25 orang anggota dewan saja.
"Tinggal siapa yang mau memobilisasi, motori, jalankan agenda secara konkret. Membuat redaksi terus minta tanda tangan. Jadi ini tinggal siapa yang mulai saja," ujar Yandri.
BACA JUGA: Olly Gantikan Puan di DPR
Selain interpelasi, Yandri menilai DPR perlu juga menggunakan hak angket. Hal ini dilakukan untuk mengungkap penyimpangan dalam tata kelola migas nasional.
"Itu (hak angket) lebih bagus menurut saya. Selidiki, panggil Pertamaina, BPH Migas, pelaku sektor energi. Itu bisa lebih mendalam," pungkas anggota Komisi II ini. (dil/jpnn)
BACA JUGA: Munas Golkar di Riau, 1 Suara Rp 500 Juta, Sekarang Bisa Rp 700 Juta
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dugaan Keterlibatan Alex Noerdin, El Idris: Senayan Aja Senayan
Redaktur : Tim Redaksi