Politikus PD: BBM Naik, Inflasi Bertambah, Hidup Makin Sulit

Jumat, 07 November 2014 – 15:57 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi Energi DPR, dari Fraksi Partai Demokrat, Eko Wijaya mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi relatif melambat. Karena itu menurut Eko, sangat tidak tepat jika pemerintah dalam waktu dekat menaikkan harga BBM, sebab berpotensi merugikan ekonomi nasional rakyat.

"Saat ini kondisi ekonomi kurang tepat karena melambatnya pertumbuhan ekonomi. Jika harga BBM dinaikan, pasti berpengaruh pada ekonomi rakyat Indonesia," kata Eko Wijaya, di gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (7/11).

BACA JUGA: KPK Periksa Wiraswasta untuk Tersangka Gerbernur Riau

Selain melambatnya laju ekonomi, anggota Komisi VII DPR itu juga menggarisbawahi bahwa adanya kenaikan harga BBM juga akan menambah inflasi yang mendorong harga kebutuhan pokok semakin naik. Apalagi, dari studi kenaikan BBM sebelumnya, kenaikan BBM bisa mengakibatkan inflasi hingga tiga hingga empat persen.

"Harga BBM naik maka inflasi bertambah. Berarti bahan kebutuhan masyarakat juga otomatis akan naik, ini sama saja semakin menyulitkan hidup masyarakat karena ada harga sosial yang juga harus dibayar sebagai konsekuensi kebijakan ini," tegas Eko.

BACA JUGA: Polemik Kolom Agama di KTP, Fahri: Ini Sumber Konflik

Menurut politisi Partai Demokrat itu, selain harga bahan pokok naik, juga akan diikuti oleh penambahan biaya transportasi. "Muaranya, daya beli masyarakat menurun akibat biaya hidup masyarakat semakin berat," ujar wakil rakyat dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

Selain itu, Eko juga mengajak pemerintah untuk melihat fakta yang terjadi di masyarakat, apalagi dalam kurun waktu kurang dari enam bulan terakhir dimana gas LPG 12 kg dan tarif listrik sudah naik dua kali. "Beban hidup masyarakat sudah berat dan jangan sampai ekonomi masyarakat semakin berat efek dari kenaikan harga BBM," pintanya.

BACA JUGA: Polri tak Campuri Penyidikan Polisi Hongkong

Terakhir dikatakannya, apapun kebijakan yang akan diambil pemerintah, harus melihat kondisi riil masyarakat. "Jangan sampai kemudian kebijakan pemerintah justru tidak memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," pungkasnya. (fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Capai Target, Presiden Siap Ganti Menteri


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler