jpnn.com - jpnn.com -Politikus PDI Perjuangan, Arteria Dahlan prihatin dengan kondisi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dituding melakukan kriminalisasi oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar.
"Saya memahami betul suasana kebatinan Pak SBY," kata Arteria di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/2).
BACA JUGA: Bareskrim Polri Resmi Selidiki Kasus Antasari
Dia mengatakan, harusnya mereka yang ada di sekeliling SBY membantu menenangkan. "Sehingga Pak SBY tidak terlalu reaktif dan secara langsung terkesan menyerang Pak Jokowi dalam kasus Pak Antasari," ujarnya.
Menurutnya, Jokowi sangat menghormati SBY sebagai senior, dan mantan presiden yang 10 tahun berkuasa dengan segala prestasi yang sudah dibuatnya. Menurut dia, hubungan antara Jokowi dan SBY juga sangat baik. "Makanya kami heran kok setiap ada apa-apa beliau (SBY) langsung menyerang istana," ujar anggota Komisi II DPR itu.
BACA JUGA: Desmond Yakin Tulisan Abdullah Hehamahua Bukan Fitnah
Dia heran, SBY terang-terangan menyatakan tidak mungkin Antasari berani berbuat seperti itu kalau tidak ada penguasa di belakangnya. Selain itu, SBY juga menyebut "betapa kekuasaan bisa berbuat apa saja" dan "pesimis terhadap proses hukum yang sedang berjalan". Nah, kata Arteria, justru hal ini yang pertanyaan.
"Apa maksudnya? Apakah ini pengetahuan beliau, apa menjadi pengalaman beliau selama 10 tahun berkuasa bahwa kekuasan itu bisa berbuat apa saja?" tanya dia.
BACA JUGA: Pengamat: Suara SBY akan Berpengaruh di Putaran Kedua
Arteria menegaskan, pemerintahan Jokowi saat ini hanya fokus untuk bekerja. Dan melakukan kerja nyata sebagai wujud nawa cita.
"Waktu sangat kurang, dan tidak ada waktu untuk melakukan politicking dengan cara-cara keji seperti itu. Bukan cara kami, dan lagi pula secara politis buat apa? Yang bersangkutan (SBY) toh juga tidak akan mencalonkan lagi," katanya.
Dia menegaskan, sikap pemerintah jelas bahwa pemberian grasi sama sekali tidak ada muatan politik apalagi ditujukan untuk menyerang SBY dan keluarga.
Menurut Arteria, grasi merupakan kewenangan mutlak presiden. Dia menyebut, presiden tidak seenaknya memberi grasi, karena sudah melalui pertimbangan Mahkamah Agung (MA). "Sudah jelas pertimbangan yuridisnya, murni hukum. MA merupakan kekuasaan yudikatif. Lain halnya apabila rekomendasri terbit dari DPR yang bisa saja dikatakan ada muatan politis," ujarnya.
Dia tidak mau membuat suasana keruh karena akan menyulitkan SBY nantinya. Namun, dia sedikit mempertanyakan apakah grasi yang diberikan SBY kepada terpidana narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby tidak bermuatan politis. "Di mana letak kedaulatan Indonesia sebagai negara dalam kasus Corby?" kata dia.
Arteria menyarankan agar sekarang SBY istiqamah dan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Selain itu tetap menghormati proses pemerintahan yang sedang berjalan. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pakar Ingatkan Antasari Jangan Malah Terjebak
Redaktur & Reporter : Boy