jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga, Sukur Nababan, memastikan wacana reshuffle kabinet dipastikan tidak pernah dibahas dalam rapat DPP partainya.
Masalah tersebut, bagi partai moncong putih itu adalah sepenuhnya menjadi hak prerogratif Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden.
BACA JUGA: Reshuffle, Politikus PDIP: Lebih Cepat Lebih Baik
"Reshuffle adalah kewenangan dan hak prerogatif presiden. Kami dan PDIP tidak mau mengintervensi," ungkap Sukur H Nababan, Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga kepada INDOPOS (grup JPNN) di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (20/4).
Pernyataan Sukur ini berbeda dengan statemen Wasekjen Bidang Program dan Pemerintahan PDIP, Ahmad Basarah.
Sukur mengaku, pihaknya telah melakukan tiga kali rapat internal partai di DPP dan tidak ada materi membahas reshuffle. Sebagai partai pengusung Presiden Jokowi, pihaknya justru tidak mau mengintervensi.
BACA JUGA: Polri Petakan Potensi Konflik di PIlkada
Bahkan, sebagai partai pengusung pemerintah, kebijakan Presiden Jokowi otomatis selalu berimbas pada citra partainya. Misalnya, kenaikan BBM dan kapolri baru.
"Karena itu, kami terus mengingatkan kepada presiden agar tidak salah jalan. Kebijakannya harus sesuai dengan konstitusi dan ideologi. Bukan berdasarkan opini, dan PDIP bukan tukang setempel pemerintah," tegas Sukur.
Disinggung survei Poltracking Indonesia yang merilis hasil survei 48,5 persen publik tak puas dengan kinerja Jokowi, Sukur menyatakan, hasil survei itu bisa dijadikan peringatan bagi Kabinet Kerja Jokowi untuk lebih meningkatkan kinerjanya.
"Pemerintahan ini masih baru, tentu banyak menteri-menterinya yang 'learning by doing'. Masih konsolidasi melihat permasalahan yang ada. Ketidakpuasan itu wajar saja dan itu harus dijadikan motivasi bagi Jokowi dan kabinetnya untuk bekerja lebih baik," urainya.
Di sisi lain, Sukur berharap, hasil survei ini jangan dijadikan bahan politik untuk menjatuhkan pemerintahan yang baru enam bulan bekerja. "Survei-survei seperti itu sangat bagus untuk memotivasi pemerintah bekerja lebih baik," imbuhnya.
Soal 41,8 persen publik setuju reshuffle, Sukur kembali mengatakan, itu hak prerogatif presiden dan tak bisa diintervensi. "Presiden harus memberikan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya agar lebih baik lagi ke depan," pungkas anggota Komisi V DPR itu.
Sebelumnya, Wasekjen Bidang Program dan Pemerintahan PDIP, Ahmad Basarah mengaku, pihaknya telah membisiki Presiden Jokowi terkait reshuffle. Hal itu untuk memberikan masukan dan telah dibahas dalam Kongres PDIP di Bali beberapa waktu lalu.
"Salah satu materi yang dibahas dalam Kongres ke-IV adalah banyak menteri yang tidak maksimal melaksanakan tugas sebagai pembantu Presiden Jokowi dan wakil presiden Jusuf Kalla dalam menjalankan pemerintahan," ucap Basarah.
Basarah menuturkan, dalam kongres itu beberapa nama menteri diidentifikasi kinerjanya oleh PDIP, apakah sudah optimal dalam menjalankan tugas kabinet kerja. Bahkan, proses identifikasi itu masih berlangsung pasca Kongres.
"Kami identifikasi dan saat ini pun masih dalam proses identifikasi," kata anggota Komisi III DPR RI itu. (aen)
BACA JUGA: Jika Menteri Jelek tak Diganti, yang Bermasalah Jokowi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Empat Kapal asal Filipina Ditenggelamkan awal Mei
Redaktur : Tim Redaksi