jpnn.com - JAKARTA - Desakan agar Presiden Jokow Widodo melakukan perombakan kabinet alias reshuffle makin kuat. Pasalnya, enam bulan lebih pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan, namun belum ada prestasi yang patut dibanggakan.
"Justru sebaliknya, kondisi masyarakat makin menjerit," ungkap Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani di Gedung DPR RI kemarin.
Sebab itu, lanjut Muzani, tidak ada salahnya jika Presiden Joko Widodo mulai memikirkan perombakan atau reshuffle jajaran Kabinet Kerja.
BACA JUGA: Empat Kapal asal Filipina Ditenggelamkan awal Mei
"Itu perlu dan harus dipikirkan oleh presiden. Kalau segala upaya sudah dilakukan, tapi hasilnya nol, berarti ada yang salah dengan para menteri di kabinet saat ini," tandas Muzani.
"Makanya, menurut saya presiden harus mengganti menteri-menteri yang dianggap tidak dapat membantu kinerja pemerintah, buat apa dipertahankan," sambung Muzani.
Nah, jika presiden tetap mempertahankan komposisi kabinet yang ada saat ini, kata Muzani, berarti yang bermasalah Jokowi. Pasalnya, banyak janji-janji kampanye Jokowi yang dilanggar. "Banyak kebijakan yang melenceng dari kampanye Jokowi," ujar dia.
Kebijakan pemerintah yang melenceng, di antaranya janji Jokowi tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak. "Kenyataannya justru dinaikkan walau akhirnya turun lagi," ujarnya.
Hal itu diperkuat dengan kebijakan pemerintah dalam APBN Perubahan. Kata Muzani, pemerintah justru berencana menghapus subsidi BBM. "Subsidi jangkar pengaman bagi rakyat terutama berpenghasilan rendah untuk dapatkan fasilitas harga BBM. Itu juga untuk menjaga harga lain terkait BBM," kata Muzani.
Dia juga menyoroti soal sikap pemerintah yang gampang mengambil kebijakan, tetapi, gampang juga untuk membatalkannya. Contohnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2015 tentang uang muka mobil pribadi pejabat. "Ada kesan coba-coba. Ini kecenderungan yang tidak baik," ujar Muzani.
Dengan munculnya kebijakan yang prematur seperti itu, sudah saatnya Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinetnya. "Masukan pembantunya tidak akurat dan pas. Masalahnya mungkin perlu (reshuffle)," kata Muzani.
Walau mendesak itu, bukan berarti Gerindra siap untuk masuk dan bergabung dalam jajaran pemerintah. "Siapa dan jumlahnya (menteri yang kena reshuffle, red) terserah presiden. Kami tidak pernah ditawarkan, kalau ditawarkan tetap pada oposisi," pungkasnya. (sis)
BACA JUGA: Pidato di HUT TMII, Puan Maharani Gelorakan Spirit Trisakti
BACA JUGA: Empat Hal Penting untuk Perbaiki UU Penyiaran
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Segera Tempatkan 50 KK Transmigran Lokal Aceh
Redaktur : Tim Redaksi