jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan di DPR Masinton Pasaribu mengatakan reshuffle Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo memang harus dilakukan karena menurutnya sejumlah kementerian kinerjanya malah mundur.
"Reshuffle itu prerogatif presiden. Kami mendukung keputusan Presiden. Memang harus ada reshuffle karena beberapa kementrian itu kinerjanya malah mundur. Di antaranya, Kementerian BUMN, Setkab. Teman-teman wartawan pasti lah bisa melihat," ujar Masinton di gedung DPR Jakarta, Selasa (5/5).
BACA JUGA: Ini Daftar Maskapai Bandel yang Belum Serahkan Laporan Keuangan
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan bahwa dalam waktu enam bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebenarnya sudah bisa melihat, dan mengevaluasi kinerja kementerian yang ada.
Apalagi, selama satu semester ini ada beberapa kebijakan Presiden yang direvisi. Hal itu menunjukan adanya ketidaksinkronan antara pembantu-pembantu Presiden.
BACA JUGA: Daripada Upin-Ipin, Mendingan Nonton Animasi BJ Habibie
"Contoh surat Presiden terkait uang muka mobil pejabat. Yang harus diganti ya di ganti, yang mau dipertahankan ya dipertahankan. Karena reshuffle itu prerogatif presiden," jelasnya.
Ditanya mengenai arahan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Masinton mengaku ketumnya hanya menggarisbawahi pemerintahan ini harus dijalankan sesuai Nawa Cita.
BACA JUGA: Menhan: Masa Pak Jokowi Mau Reshuffle Ngomong ke Menteri
"Pemerintah itu harus menjalankan Nawa Cita. Sepanjang pemerintah menjalankan garis dan ideologi Trisakti maka gak ada masalah. Semua diserahkan ke presiden," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penundaan Eksekusi Mary Jane Bukan Karena Intervensi
Redaktur : Tim Redaksi