jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina ketika mengikuti rapat virtual antara Komisi VI DPR dengan salah satu mitranya, Kementerian Koperasi dan UKM RI pada Kamis 2 April 2020 mengusulkan agar langkah-langkah penanganan masyarakat yang terdampak Covid-19 bukanlah besarnya jumlah bantuan yang akan disalurkan, tetapi fokus pada makin banyaknya jumlah penerima yang akan mendapat bantuan.
Nevi memastikan kepada pemerintah, bahwa saat ini telah terjadi peningkatan jumlah keluarga miskin baru yang jumlahnya sangat signifikan.
BACA JUGA: Virus Corona Menyerang, Negara Miskin Ini Siapkan Rp 426 Miliar untuk Bayar Tagihan Listrik Warga
"Saya tidak mengetahui pasti angka dan data penambahan jumlah penduduk miskin Indonesia pada periode Februari sampai awal april ini bila dibanding periode yang sama tahun lalu karena belum ada update sensus terbaru. Tetapi melihat fenomena banyaknya perpindahan masyarakat kota ke kampung masing-masing akibat kehilangan pekerjaan menunjukkan telah membengkaknya jumlah penduduk miskin kita," ujar Nevi.
Politikus PKS ini mengapresiasi langkah-langkah mitra kerjanya, dengan memperjelas penanganan dampak Covid-19 di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM RI dan bagi pelaku Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia.
BACA JUGA: Ratusan Warga Miskin Tidak Dapat Bantuan PKH, Kok Bisa?
Namun ia tetap mengingatkan, bahwa kerja sama semua kementerian termasuk Koperasi dan UKM bersama pemerintah Daerah menjadi sangat penting. Kebijakan yang tidak beragam yang selama ini dilakukan pada wilayah yang berbeda, membuat makin besarnya situasi ketidakpastian hingga muncul Perppu No. 1 tahun 2020 yang juga implementasi dan pengawasannya masih banyak yang menyoal.
Legislator Sumatera Barat II ini yang juga ketua forum UMKM seluruh Sumatera Barat ini mengatakan, bahwa adanya pembatasan orang masuk dan keluar, pemberlakuan jam malam, stay at home serta work from home, tidak boleh melaksanakan pesta perkawinan, ekspor dan import terhenti sebagian telah terjadi.
BACA JUGA: Kebijakan Pak Jokowi di Tengah Wabah Corona Sudah Tepat
Kondisi ini terjadi di semua Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia yang mengakibatkan 90 persen dunia usaha terdampak. Namun yang sangat parah dampaknya adalah UMKM dan ini diamini oleh Menteri Keuangan pada konferensi pers yang dilakukan pemerintah pada 1 April 2020 kemarin.
"UMKM ini yang cendrung jatuh miskin, usaha tidak jalan, mobiltas sangat dibatasi," tukas Nevi.
Pada kondisi perpindahan penduduk dari kota besar ke kampung halaman akibat kehilangan pekerjaan, pemerintah perlu memberi fasilitas isolasi yang bukan rumah sakit.
"Saya minta UPTD Balatkop yang eksis di semua propinsi, bila perlu disiapkan untuk tempat isolasi orang ODP. Karena yang di rumah sakit terbatas PDP saja. Ini bukti nyata kontribusi kemenkop membantu masyarakat terdampak masalah covid 19 ini," pintanya.
Nevi menambahkan, bahwa saat ini setiap daerah telah memiliki perwakilan baik DPR maupun DPD yang merepresentasikan daerah pemilihan masing-masing. Untuk membantu pengawasan dan pelaksanaan, sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah dengan lembaga legislatif untuk sosialisasi program mitigasi covid 19 menjadi sangat strategis. SDM yang merata sebagai penempatan wilayah yang merata seluruh Indonesia sekaligus menjalankan fungsi lembaga, pengawasan DPR akan menjadi salah satu elemen efektifitas penanganan wabah.
"Saya berharap, sesuai dengan kesimpulan rapat Komisi VI dengan KemenKop-UKM, program mitigasi Kementerian Koperasi dan UKM RI dapat segera terlaksana demi penyelamatan iklim bisnis di Indonesia. Tindak lanjut berikutnya adalah sosialisasi dan pelaksanaan yang optimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat dan UMKM," tutup Nevi Zuairina.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich