jpnn.com - JAKARTA - Pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut morarotium hukuman mati karena pemerintah tengah membenahi ekonomi terus menuai kritik.
Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy menegaskan kegaduhan ekonomi tidak ada kaitannya dengan hukuman mati. Namun, ia menegaskan, yang membuat kegaduhan itu adalah para bandar narkoba karena ancaman hukuman mati.
BACA JUGA: Sedang Umrah, Pelimpahan Kasus Novel Baswedan Ke Kejagung Ditunda
"Karena selama ini perkara yang paling banyak menghasilkan vonis mati adalah narkoba, disinilah para bandar pasti merasa galau," kata Aboebakar, Senin (23/11).
Selain itu, kata dia, jika pemerintah tegas terhadap para bandar, maka akan membuat kegaduhan ekonomi untuk para pelaku narkoba.
BACA JUGA: Putus Mata Rantai Kemiskinan, CT Arsa Foundation akan Dirikan Sekolah Unggulan di Solo
"Bila yang dimaksud demikian, sudah barang tentu terlihat benar siapa yang nitip agenda tersebut," katanya.
Menurut Aboebakar, ada informasi bahwa statemen Menkopolhukkam disampaikan setelah yang bersangkutan pulang dari Australia. Tentunya ini membuat publik berprasangka, karena selama ini warga Australia juga cukup banyak yang terancam hukuman mati.
BACA JUGA: Supir Evy Akui Jadi Kurir Suap Untuk Rio Capella
"Sehingga publik akan bertanya, kebijakan ini sebenarnya untuk kepentingan siapa?" kata Aboebakar.
Dia menegaskan, untuk orang yang punya nasionalisme dan cinta tanah air, hukuman mati masih sangat dibutuhkan. Coba diingat, kata dia, setidaknya 57 orang mati setiap harinya lantaran narkoba.
"Karenanya, hukuman mati merupakan instrumen paling tepat untuk menghentikan langkah para bandar narkoba," pungkas politikus Partai Keadilan Sejahtera ini. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gatot Akui Beri Rp 200 Juta ke Rio Capella
Redaktur : Tim Redaksi