jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Komisi X Illiza Sa'aduddin Djamal menyebut pemerintah pusat seharusnya bisa memenuhi permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyusul penularan Omicron yang meningkat.
Sebelumnya, Anies berharap pemerintah pusat bisa menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dan kembali ke sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ).
BACA JUGA: Luhut Binsar Tolak Usulan Anies soal PTM di Jakarta, Fadli Zon Bereaksi
"Seharusnya pemerintah pusat memenuhi permintaan Gubernur DKI Jakarta," kata Illiza melalui keterangan persnya, Jumat (4/2).
Legislator Fraksi PPP itu mengatakan bahwa sebanyak 27.977 kasus aktif Covid-19 terdeteksi di DKI Jakarta.
BACA JUGA: Organisasi Guru: Gubernur Banten Berani Menghentikan PTM 100 Persen, Anies Baswedan kok Enggak?
Sebanyak 6,348 masih dalam perawatan di tempat karantina terpusat. Selain itu, 21.629 kasus melakukan isolasi mandiri.
Menurut Illiza, PTM 100 persen sebaiknya di DKI Jakarta bisa dihentikan. Sebab, PTM berpotensi menghadirkan klaster penularan Covid-19.
BACA JUGA: Ujang Komentari Safari Politik Anies, Konon 3 Parpol Ini Memantau
"Jangan korbankan siswa. Semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan siswa," ungkap legislator Daerah Pemilihan I Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) itu.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk kembali menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.
Usulan tersebut disampaikan Anies Baswedan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan yang juga Ketua Satgas Covid-19 Jawa-Bali.
“Tadi siang, (saya) berkomunikasi dengan Pak Luhut Pandjaitan menyampaikan usulan agar untuk Jakarta, PTM ditiadakan selama satu bulan ke depan,” ujar Anies di gedung Taman Benyamin Sueb, Jatinegara, Jaktim, Rabu (2/2).
Anies Baswedan mengatakan saat ini dirinya beserta jajaran tengah membahas teknis penerapan PJJ tersebut.
"Usulan dari Pemprov DKI Jakarta adalah kami hentikan PTM dan 100 persen pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah saja. Nanti hasilnya seperti apa, kami akan update kemudian,” ucapnya.
Namun, Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, meminta pemerintah daerah dapat memaksimalkan penerapan PTM terbatas.
"Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, kami harapkan PTM terbatas dapat juga diperlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya," kata Jodi saat dikonfirmasi, Kamis (3/2). (ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Adil
Reporter : Aristo Setiawan