jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan ada yang salah dengan prosedur RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Kesalahan prosedur tersebut, menurut Arsul juga terjadi dengan UU Pengampunan Pajak.
"RUU Kamnas tersebut dimulai dengan kedatangan Menteri Pertahanan (Menhan) RI kepada Ketua DPR yang minta dibuatkan UU Kamnas. Secara prosedur, itu tidak tepat," kata Arsul Sani dalam Forum Legislasi "RUU Kamnas" di Pressroom DPR, Senayan Jakarta, Selasa (9/8).
BACA JUGA: WNI Disandera Lagi, Politikus PKS: Terbuka Melakukan Opsi Militer
Diskusi ini juga menampilkan dua pembicara yakni Direktur Program Imparsial Al Araf dan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Widodo Ekatkahjana.
Mestinya, ujar anggota Komisi III DPR itu, Menhan mengajukan permintaannya tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Alasannya, kata dia, Menkumham adalah koordinator legislasi di pemerintah.
BACA JUGA: Pesan Bu Mega: Jadi Pejabat Bukan Untuk Mengambil Uang Rakyat
Kejadian serupa, lanjut dia, sebelumnya juga terjadi dalam proses pembuatan UU Pengampunan Pajak karena presiden yang meminta UU tersebut kepada Ketua DPR.
"Padahal yang butuh UU Pengampunan Pajak dan UU Kamnas itu pemerintah. Tapi dalam prosesnya didorong menjadi inisiatif DPR. Menurut saya, ini prosedurnya tidak tepat," tegasnya.
BACA JUGA: Ibas: Anggaran Kesehatan Harus Mencukupi
Kalau pemerintah selalu datangnya ke DPR untuk minta UU, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengusulkan Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham dihilangkan saja.
"Tapi yang lebih tidak elegan lagi, Ketua DPR malah mendorong RUU Kamnas menjadi inisiatif dan dan masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Densus Sita Sejumlah Bukti Baru dari Rumah Terduga Teroris Batam
Redaktur : Tim Redaksi