jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan mendukung langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang pelaksanaan PPKM Level 4 dari pada 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Menurut politikus senior Demokrat itu, parpolnya sejak awal sudah mengusulkan agar pemerintah memperpanjang PKPM Darurat, prioritaskan sektor kesehatan, bahkan mengalihkan anggaran infrastruktur untuk penanganan pandemi, insentif tenaga kesehatan, vaksinasi, maupun bansos bagi warga dan pelaku UMKM.
BACA JUGA: Prihatin, Ferdinand Minta Presiden Melakukan Reshuffle, Sebut Nama Pak Luhut dan Kapolri
"Kesehatan dan keselamatan rakyat adalah yang utama. Jika rakyat sakit, ekonomi juga akan ikut sakit, serta secara luas akan membuat negara dalam keadaan yang tidak aman," ucap Syarief Hasan dalam keterangan di Jakarta, Senin (26/7).
Dia menilai langkah perpanjangan PPKM Level 4 telah menunjukkan pemerintahan Jokowi masih mendengarkan suara rakyat dan seharusnya kebijakan itu dilakukan sejak awal pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Pengumuman, FT Sudah Tertangkap, kepada Polisi Dia Menyebut Nama Wanita Ini
"Kebijakan yang memprioritaskan sektor kesehatan patut didukung, dan hal ini adalah sikap Partai Demokrat sedari awal Indonesia dihantam pandemi,” ujar Anggota Majelis Tinggi PD itu.
Syarief juga menilai manajemen penanganan pandemi belum optimal, baik dari sisi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 maupun penyaluran bantuan sosial.
BACA JUGA: Coba, Tunjukkan 1 Saja Prestasi Ahok
Per 25 Juli 2021, jumlah warga yang tervaksin tahap 1 baru sekitar 44,46 juta jiwa dan tahap 2 sebanyak 17,9 juta jiwa. Artinya, secara keseluruhan baru 29,95 persen masyarakat yang telah divaksin dari target 208,26 juta penduduk.
Padahal, kata mantan Menko UKM itu, kunci utama dalam mengakhiri pandemi Covid-19 adalah melakukan vaksinasi secepat dan sebanyak mungkin.
Syarief juga menyoroti rendahnya serapan anggaran penanganan pandemi hingga pertengahan Juli 2021. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran kesehatan baru mencapai 25,2 persen atau Rp 54,1 triliun dari pagu Rp Rp 214,95 triliun.
Sementara realisasi untuk perlindungan sosial hanya mencapai 43,8 persen atau Rp 82,22 triliun dari Rp 187,84 yang dialokasikan. Bahkan, realisasi untuk dukungan UMKM dan korporasi tercatat hanya 32 persen, Rp 51,53 triliun dari total Rp 161,2 triliun.
Hal itu menurutnya patut menjadi catatan. Sebab, pada 2020 lalu total realisasi anggaran penanganan pandemi hanya mencapai 83,4 persen.
Walakin, dia bersyukur karena pemerintah masih mendengarkan aspirasi dari masyarakat, khususnya yang disampaikan Partai Demokrat bahwa pandemi Covid-19 adalah derita bagi rakyat yang diharapkan segera berakhir.
BACA JUGA: Ini Lho Sosok LG, Mantan Pimpinan Bank Tersangka Korupsi Rp 35 Miliar
"Untuk itu selama kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, Demokrat akan mengapresiasi dan mendukung langkah tersebut," pungkas Syarief Hasan. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam