jpnn.com - JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2009-2014 lalu telah mengeluarkan rekomendasi tentang amandemen V UUD 45 terkait penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, belum tentu proses amandemen itu bakal berjalan seperti rekomendasi MPR. Pasalnya, tanda-tanda penolakan atas usul amandemen sudah mulai terlihat.
Adalah politikus senior Partai Golkar, Azhar Romli yang akan menolak rencana amandemen kelima atas konstitusi itu. Anggota DPR dari daerah pemilihan Bangka Belitung itu menganggap amandemen UUD 1945 demi penguatan DPD hanya akan menghabiskan energi.
BACA JUGA: Pengamat Pesimistis Kinerja Senator Sekarang Lebih Baik
"Sudah empat kali Undang-Undang Dasar kita diamandemen. Jangan dululah diamandemen. Sebaiknya kita jalankan saja dulu," kata Azhar dalam diskusi bertema “Kepemimpinan Baru DPD dan Hubungannya dengan MPR dan DPR” di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (10/10).
Azhar menegaskan, permasalahan mendasar dan mendesak yang perlu segera dibenahi adalah pada undang-undang di bawah UUD 1945. Sebab, banyak UU yang tidak sejalan dengan UUD 1945.
BACA JUGA: Peserta Tes CPNS MA dari Daerah tak Perlu ke Jakarta
"Yang perlu dicermati itu, sejumlah undang-undang yang dirasa sangat liberal dan tidak berpihak kepada rakyat. Itu yang mestinya jadi prioritas, bukan amandemen," tegasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Audit Kebakaran Hutan, 17 Perusahaan di Riau Berapor Merah
BACA ARTIKEL LAINNYA... IPW Dukung Komnas HAM Ungkap Kejanggalan Kasus JIS
Redaktur : Tim Redaksi