jpnn.com - JAKARTA – Para politikus senior Golkar mengapresiasi terobosan Steering Committee Munas agar calon-calon ketua umum menyumbang untuk membiayai munas.
“Cara-cara bergotong royong ini harus kita bangkitkan lagi supaya munasnya berlangsung bersih dan demokratis. Cuma mesti transparan,” ujar mantan Wakil Sekjen Partai Golkar Achmad Moestahid Astari di Jakarta, Jumat (15/4).
BACA JUGA: PPP Ribut Terus, Incumben Pilih Melamar ke Koalisi Perubahan
Dia mengatakan, uang transport, akomodasi dan tiket selama ini dijadikan alasan politik uang dalam setiap pergantian ketum. Para calon berlomba-lomba memberi uang agar dipilih.
Menurut Moestahid, cara-cara bersaing yang tidak sehat itu harus dihentikan. Caranya ialah perlu dicari cara berkompetisi yang lebih sehat, transparan dan adil, supaya ketua umum terpilih benar-benar figur pemimpin pejuang, berakhlak mulia, mumpuni, dan tangguh.
BACA JUGA: Nyalon Wagub, Irjen Benny Minta Restu Badrodin dan BG
“Angka Rp 20 miliar itu belum final. Saya kira tidak sebesar itu. Masih perlu dibicarakan lagi dan disesuaikan dengan jumlah harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK terutama bagi pejabat negara yang mau maju sebagai caketum Golkar,” tegas Moestahid.
Mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR ini berpesan kepada panitia munas agar bekerja sepenuh hati sehingga Golkar benar-benar bangkit dari keterpurukan. “Tutup semua lubang yang bisa dimanfaatkan untuk politik uang. Komite Etik harus benar-benar bekerja keras, jujur dan tanpa pandang bulu. Caketum yang terbukti bermain kotor, jangan dikasih ampun, harus didiskualifikasi,” kata Moestahid.
BACA JUGA: Jenderal Ini Gandeng PDIP Maju Pilkada DKI, Ini Pesan BG
Politikus senior Golkar lainnya Ahmadi Noor Supit juga mendukung aturan yang ditetapkan panitia pengarah Munas Golkar. Menurutnya tidak masalah para caketum diwajibkan urunan asal penyelenggaraannya netral dan transparan.
“Selama dilakukan terbuka, tidak ada masalah. Tapi harus transparan. Dari mana sumber uangnya dan untuk apa peruntukannya, semuanya harus jelas dan diaudit supaya makin mantap,’’ ujar tim sukses Ade Komaruddin itu.
Dia menambahkan, harus ada penjelasan yang rinci dari panitia agar semua masalah menjadi terang. “Tidak ada masalah diminta patungan Rp 20 miliar asalkan transparan,’’ kata Ketua Komisi XI DPR itu.
Politikus kawakan asal Jabar Lily Asdjidiredja juga sepakat dengan langkah-langkah yang diambil panitia pengarah Munas Golkar untuk mencegah politik uang dalam munas.
“Saya setuju karena tujuannya menutup lubang-lubang politik uang yang mungkin timbul. Ini bagus, apalagi semua uang yang keluar dan masuk akan diaudit,’’ tegas Lily.
Sebagaimana diketahui, rapat panitia pengarah munas Golkar yang diadakan di kantor DPP Golkar telah membahas tiga kebutuhan munas yang pembiayaannya harus dijamin.
Ketiga kebutuhan itu adalah biaya soliasisasi sebelum munas, acara debat kandidat yang ditayangkan secara langsung di stasiun televisi nasional dan penyelenggaraan munas.
“Panitia pengarah telah sepakat bahwa ada biaya yang memang harus ditanggung oleh semua kandidat ketum. Besar angkanya masih kami diskusikan. Kami bukan memungut biaya karena tidak ada uang untuk menyelenggarakan munas, tetapi untuk membatasi praktik politik uang,’’ kata Ketua Panitia Pengarah Munas Golkar Nurdin Halid.
Nurdin menjelaskan, dari tiga kebutuhan munas itu, para caketum akan diberi tanggung jawab pembiayaan dengan besaran tertentu. Ia menjamin, pemberian sumbangan bisa dipertanggung jawabkan. Sebab, akan melibatkan akuntan independen untuk mengaudit keluar masuknya uang di kas panitia.
Sejauh ini ada tiga skema yang direncanakan panitai pengarah dan akan diputuskan dalam waktu dekat. Pertama, seluruh proses soliasikan munas sampai ajang debat kandidat menjadi tanggung jawab para calon ketum.
Sedangkan biaya penyelenggaraan munas ditanggung DPP. Sumbernya bisa dari sumbangan kader, pengurus partai, atau panitia munas.
Kedua, seluruh proses mulai dari sosialisasi, debat, hingga penyenggaraan munas ditanggung sepenuhnya oleh kandidat. Ketiga, seluruh proses sosialisasi dan debat serta setengah biaya penyelenggaraan munas dibiayai oleh para kandidat. “DPP Partai hanya menanggung setengah dari biaya penyelenggaraan munas,” ujar Nurdin. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Suami Masih Bupati, Eva Siap jadi Pengganti
Redaktur : Tim Redaksi