jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) Johanes Herlijanto menilai bahwa politikus etnis Tionghoa, akan tetap memiliki optimisme dan semangat untuk berkontribusi dalam politik di tanah air.
Dia menyampaikan hal tersebut dalam seminar luring bertajuk 'Tionghoa dan Politik Indonesia: Pandangan dan Harapan' di Jakarta, Jumat (14/4).
BACA JUGA: Merespons Pendekatan Tiongkok, Etnis Tionghoa Diimbau Terus Membangun Indonesia
"Meski Tionghoa adalah salah satu dari 15 kelompok etnik terbesar di negeri ini, mereka menjadi target dari berbagai peraturan diskriminatif yang diterapkan oleh pemerintah otoritarian Orde Baru,” papar Johanes.
Menurut Johanes, mereka mengalami berbagai pengekangan, baik dalam ekspresi identitas maupun budaya, dan didorong untuk mengambil jarak dari partisipasi politik. Namun, menguatnya iklim demokrasi di Indonsia era reformasi menjadi berkah tersendiri bagi komunitas Tionghoa Indonesia.
BACA JUGA: Pernyataan Anies soal Politik Identitas Akan Picu Pertarungan Etnisitas di Pilpres 2024
"Mereka kembali memperoleh hak dan ruang untuk mengekspresikan identitas, budaya, dan meningkatkan partisipasi politik mereka,” tuturnya.
Politikus Tionghoa, bahkan berhasil meraih jabatan-jabatan politik yang penting. Salah satunya adalah Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang memiliki karier mulus dan dianggap sebagai simbol dari penerimaan masyarakat terhadap politikus dengan latar belakang etnik Tionghoa.
BACA JUGA: Patriotisme Etnis Tionghoa Bagi Nusantara Sangat Luar Biasa
"Di tengah optimisme terhadap makin meningkatnya penerimaan tersebut, resistensi terhadap kepemimpinan BTP justru meningkat, khususnya pada pertengahan hingga akhir 2016,” ujar dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan itu.
Menurut dia, yang penting untuk dicatat adalah etnisitas BTP sebagai Tionghoa turut pula diangkat dalam gelombang penolakan. Muncul kembalinya isu identitas dalam gelombang resistensi terhadap BTP menjelang dan di sepanjang pilkada pada 2017 tentu membawa dampak tertentu bagi masyarakat Tionghoa, termasuk para politikus dan pemimpin komunitas Tionghoa.
Dalam pengamatan Johanes, meski sebagian dari para politikus dan tokoh tersebut memiliki kekecewaan dan kekhawatiran terhadap kembalinya isu etnisitas, mereka tetap memiliki sikap optimistis dan bersemangat untuk terus berkontribusi bagi negeri ini melalui partisipasi politik.
“Ini terlihat dari tak sedikit orang Tionghoa yang turut berpartisipasi dalam pemilihan umum pada 2019 sebagai calon anggota legislatif, baik di pusat maupun daerah,” jelas Johanes.
Meski di tengah kekecewaan akibat kembalinya isu identitas pada pemilu 2017, nasionalisme dari politkus dan tokoh komunitas Tionghoa tidak luntur, bahkan makin tinggi.
Johanes menganggap bahwa masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi baik oleh para politikus maupun masyarakat Tionghoa secara keseluruhan. Di antaranya masih terdapat kurangnya trust terhadap mereka. "Mereka masih sering dicurigai memiliki kesetiaan pada Beijing,” tuturnya.
Berdasarkan survei berskala nasional mereka di 2017, 47 persen responden masih memiliki kecurigaan di atas, sedangkan 64,4 persen masih kurang nyaman bila Tionghoa menjadi pemimpin politik.
"Sikap Tiongkok dalam satu dasawarsa terakhir, yang menunjukan minat merangkul Tionghoa seberang lautan juga menjadi tantangan yang penting untuk disikapi,” tutur Johanes.
Senada dengan Johanes, ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) cabang Jakarta dan Yayasan Sosial Candranaya I Wayan Suparmin juga menekankan kebebasan dan kesuksesan politik yang diperoleh oleh Etnis Tionghoa di era reformasi ini.
Dia mengimbau agar etnis Tionghoa tetap bersikap bijak dan waspada karena masih ada riak dan tantangan apalagi menjelang tahun politik 2024. “Mari kita menjaga diri agar tidak terlalu bereforia berlebihan,” tutur Wayan. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh