JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahcmad Mubarok menyatakan, proyek pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebaiknya jangan digiring ke ranah politik.
"Pendataan penduduk secara online itu dapat mengantisipasi bentuk kriminalitasJadi, jangan dibawa ke ranah politik," ujar Mubarok di Jakarta, Minggu (2/10).
Dijelaskan Mubarok, pelaksanaan program pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu patut diapresiasi positif sebagai sistem tertib administrasi penduduk sekaligus monitoring kemanan.
Mubarok menjelaskan, program e-KTP bukan sekedar untuk menyukseskan pesta demokrasi di tanah air ini saja
BACA JUGA: KPK Bisa Panggil Paksa Pimpinan Banggar
Selain untuk akurasi pendataan jumlah pemilih menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), e-KTP juga punya manfaat yang lebih luas lagi."Manfaatnya sangat luas
Mubarok menegaskan, Partai Demokrat sendiri sangat mendukung pelaksanaan program e-KTP. Program ini sebaiknya intensif disosialisasikan secara meluas di tengah masyarakat
BACA JUGA: Dilapori KPK, Wapres Panggil Para Menteri
Pada sisi lain, terang dia, pemerintah juga harus mengawasi secara langsung agar program e-KTP tidak dimanfaatkan oleh pihak - pihak yang berupaya mengambil keuntungan pribadi ataupun kelompok.Mubarok meyakini, pelaksanaan e-KTP bukan untuk kepentingan politik
Seperti diketahui, pada Agustus 2011, sekitar 197 Kabupaten/Kota di Indonesia mulai menerapkan pembuatan KTP elektronik itu
BACA JUGA: Jerat Umar Patek dengan UU Terorisme dan Pembunuhan Berencana
Sedangkan 300 Kabupaten/kota lainnya akan mulai menerapkan KTP ini pada tahun 2012(boy/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Gayus Jadi Bapak Lima Anak
Redaktur : Tim Redaksi