Mereka yang dianggap sebagai ancaman teror akan dilarang mendatangi pusat Kota Melbourne. Bisa juga mereka dipaksa memakai perangkat pemantauan elektronik.

Demikian janji politik yang disampaikan pemimpin oposisi negara bagian Victoria, Matius Guy dari Partai Liberal, menjelang pemilu di negara bagian itu akhir bulan ini.

BACA JUGA: Di Perpustakaan Brisbane Ini Anggota Boleh Pinjam Perkakas Pertukangan

Janji tersebut disampaikan Guy beberapa hari setelah Hassan Khalif Shire Ali berusaha meledakkan mobilnya dan menikam tiga warga di jalan Bourke Street, satu di antaranya tewas di tempat.

Pidato Guy di Parlemen Victoria ini juga disampaikan satu hari setelah James Gargasoulas, pelaku serangan mobil lainnya di jalan Bourke Street, dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

BACA JUGA: Merokok Sebabkan 12 Persen Kematian di Dunia

Guy berjanji partai koalisi Liberal dan Nasional akan menambah jumlah polisi yang akan berpatroli di pusat kota.

Dia menyebut tambahan 100 polisi dalam operasi kontraterorisme, serta 50 polisi lainnya sebagai staf pengawas.

BACA JUGA: China Tuding Australia Tiupkan Mentalitas Perang Dingin Untuk Perkuat Pengaruh Di Pasifik

Oposisi koalisi ini juga berjanji membuat UU mengenai "perintah pembatasan terorisme" sebelum Natal 2018.

Rencananya, katanya, Polisi Victoria bisa mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan surat perintah.

Permohonan polisi ini akan dimudahkan oleh pengadilan jika orang yang bersangkutan telah dibatalkan paspornya dengan alasan terkait terorisme.

Oposisi di negara bagian Victoria mengusulkan surat perintah pengadilan itu dapat mencakup: perintah untuk tetap berada di alamat tertentu, dikenakan jam malam, dan wajib lapor.

Selain itu, wajib memakai alat pemantau elektronik, ikut konseling dan deradikalisasi serta rehab narkoba atau alkohol, dilarang mendatangi daerah tertentu seperti pusat kota, tak menggunakan HP dan internet, serta tak berkomunikasi dengan orang lain yang dicurigai.

Juru bicara oposisi Robert Clark mengatakan usulan UU ini akan mengatasi celah hukum yang ada.

"Pembatasan ini perlu diterapkan ketika seseorang mengalami radikalisasi terhadap kekerasan," katanya.

Dia mengatakan, memiliki pandangan yang dianggap radikal atau ekstrim saja tidak cukup. Harus ada bukti bahwa orang itu mengalami radikalisasi untuk berbuat kekerasan.

Menurut Guy, surat perintah pengadilan tersebut merupakan rekomendasi pokok dari evaluasi UU terorisme di Victoria, setelah terjadinya peristiwa pengepungan di Brighton.

Saat itu, seorang pria bersenjata menyandera seorang wanita, membunuh seorang warga dan melukai tiga polisi sebelum ditembak mati.

Pada November tahun lalu, Pemerintah Victoria pimpinan Daniel Andrews dari Partai Buruh mengatakan, menyetujui seluruh rekomendasi evaluasi tersebut.

Asisten Komisaris Kepolisian Victoria Ross Guenther menyatakan pemasangan balok beton penghalang di pusat kota merupakan salah satu langkah pencegahan namun sulit untuk menjamin keselamatan pejalan kaki 100 persen.

Selain balok penghalang, katanya, Victoria juga mengadopsi program Kepolisian New York di mana terjadi sharing informasi dengan pemangku kepentingan di pusat kota demi mengurangi risiko serangan terorisme di acara-acara yang dipadati pengunjung.

Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC Australia.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sepi Peminat, Qantas Tutup Penerbangan Ke Wilayah Utara