jpnn.com - JAKARTA - Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo meminta PDIP konsisten menolak kenaikan harga BBM subsidi seperti yang telah dilakukan selama ini. Menurutnya, PDIP dan calon presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) berhutang pada rakyat karena kemenangan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu di pemilu legislatif maupun pemilu presiden salah satunya karena berhasil memainkan isu penolakan atas kenaikan harga BBM.
"Salah satu penentu PDIP dan Jokowi bisa menang di pemilu karena selama ini mereka konsisten menolak naiknya harga BBM. Sehingga PDIP dan Jokowi menikmati isu tersebut dan wajar kalau saat ini semua pihak menuntut PDIP dan Jokowi untuk konsisten dalam sikapnya," kata Bambang kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8).
BACA JUGA: Jokowi-JK Kompak Bungkam Soal Kenaikan BBM
Jika tidak konsisten, sambung Bambang, maka PDIP dan Jokowi juga akan terjun bebas seperti yang pernah dialami Golkar ketika pada akhirnya pada tahun 2013 ikut menyetujui kenaikan BBM. Sebab, sebelumnya kekuatan Golkar bersama PDIP di parlemen berhasil mencegah usul kenaikan BBM pada tahun 2012.
"Suara Golkar mengalami penurunan karena pada tahun 2013 Golkar akhirnya ikut menyetujui kenaikan BBM meski sempat menolaknya di tahun 2012," ungkap Bambang.
BACA JUGA: Pendaftar CPNS Online Terus Bertambah
Karena itu, politisi yang dikenal dengan sapaan Bamsoet itu meminta PDIP untuk memberikan buku putih tentang solusi mencegah kenaikan harga BBM subsidi yang pernah disusun partai berlambang kepala banteng itu ke Jokowi. Bagaimanapun, ujar Bambang, Jokowi seperti sering dikatakan oleh Megawati, merupakan petugas partai yang tidak bisa seenaknya mengambil kebijakan tanpa berbicara dengan partainya.
"PDIP sempat memberikan buku putih kepada SBY yang isinya cara-cara menghindari beban subsidi BBM seperti mengejar sektor pajak, mengurangi pemborosan dan kebocoran anggaran. Kenapa PDIP tidak memberikan buku itu saat ini kepada Jokowi? Apa saat ini karena sudah jadi presiden, Jokowi menolak perintah partai dan bukan petugas partai lagi?" ucap Bambang.
BACA JUGA: Utang Meningkat, Dahlan Tagih Laporan Direksi Garuda
Jika Jokowi mengambil langkah sendirian dan meninggalkan PDIP yang telah membesarkannya, maka sama saja mantan Wali Kota Surakarta itu sedang berupaya agar partai berlambang kepala banteng itu mengkhianati wong cilik yang menjadi basis massanya. Sebagai petugas partai, lanjut Bamsoet, Jokowi wajib menjaga marwah partainya.
“Jangan malah mendorong partainya menjilat ludah sendiri. Coba saja lihat sekarang belum ada orang PDIP yang berani tampil terkait rencana Jokowi menaikan BBM," ungkapnya.
Dijelaskan Bambang, yang paling merasakan dampak kenaikan BBM adalah para buruh dengan gaji maksimal Rp 3 juta yang selama ini dimanfaatkan PDIP untuk melakukan demo menentang kenaikan BBM. Karena itu, Bambang menyarankan Jokowi untuk berpikir kreatif mengatasi masalah defisit anggaran ini dan tidak hanya menaikkan harga BBM sebagai jalan pintas.
"Jelas dan tegas PDIP selalu bersikap menolak kenaikan BBM dengan alasan akan memperlebar kemiskinan dan membuat orang marhaen yang sudah susah tambah susah. PDIP juga selalu mengatakan bahwa BBM bersubsidi bukan hanya untuk orang mampu yang memiliki kendaraan, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia karena kalau BBM naik, maka harga naik dan yang terkena dampak semua orang Indonesia," pungkas anggota Komisi III DPR itu.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dukung Perampingan Kabinet Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi