jpnn.com - JAKARTA - Politisi Partai Demokrat (PD) Hayono Isman mempertanyakan alokasi APBN sebesar 20 persen untuk pendidikan masih belum sampai ke berbagai kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia.
"Semenjak diberlakukan porsi APBN sebesar 20 persen untuk pendidikan, kita belum melihat adanya tanda-tanda perbaikan kualitas pendidikan di seluruh wilayah perbatasan RI," kata Hayono Isman, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (21/8).
BACA JUGA: Tes Keperawanan Siswi Langgar HAM
Fenomena ini lanjutnya, kemungkinan besar juga bakal terjadi pada tahun ajaran 2013-2014. Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp340 triliun yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya akan tersebar di daerah-daerah yang padat suara pemilihnya.
"Saudara-saudara kita yang diperbatasan terkesan dibiarkan untuk menempuh pendidikan di luar NKRI seperti kawasan negara Malaysia tanpa muatan nasionalisme," ujar anggota Komisi I DPR itu.
BACA JUGA: Kadisdik Prabumulih Bantah Dirinya Penggagas Tes Keperawanan
Di sisi lain, lanjutnya, masyarakat dengan sangat mudahnya menyaksikan sejumlah kantor bupati yang terletak di ibukota kabupaten kawasan perbatasan dibangun dengan megahnya.
"Kita tidak bisa memahami, apa sesungguhnya yang dikejar dengan pembangunan kantor bupati yang megah, sementara masyarakatnya miskin ekonomi dan pendidikan. Sulit kita memahami, apa sesungguhnya visi dari para anggota DPRD yang menyetujui pembangunan kantor bupati yang megah itu. Ada yang salah di sini," ujar Hayono Isman.
Diakuinya, kesalahan kelola dana pendidikan ini secara langsung terkait dengan sistem suara terbanyak yang diberlakukan dalam sistem Pemilu Indonesia. Politisi-politisi di DPRD yang tidak peduli pendidikan, berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan di daerah perbatasan.
BACA JUGA: Tim Robot Indonesia Raih 3 Penghargaan di Vietnam
"Tapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu ngakunya dari kalangan profesional. Mestinya tidak selalu berpihak dengan suara terbanyak. Kewajiban negara untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai tugas utamanya harus dikelola secara berkeadilan dalam kerangka NKRI," tegasnya.
Hanya dengan pendidikan yang baik dan berkualitas itulah, lanjutnya, rasa nasionalisme anak bangsa ini bisa ditumbuhkan. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Koalisi Pendidikan Tolak Ide Tes Keperawanan
Redaktur : Tim Redaksi