jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Dedi Gumelar mengatakan tsunami, gempa bumi dan perang tidak akan mampu menghilangkan suatu negara. Tapi kalau kebudayaan yang rusak, menurut Dedi, hancurlah bangsa ini.
"Tak akan hilang satu negara karena tsunami, gempa atau perang sekali pun. Tapi kalau kebudyaan yang rusak, hancur bangsa ini," kata Dedi Gumelar, dalam Forum Legislasi bertema "RUU Kebudayaan", di press room DPR, Senayan Jakarta, Senin (28/10).
BACA JUGA: DPT Luar Negeri Juga Bermasalah
Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan itu mengkritisi pemahaman kebudayaan yang digembar-gemborkan oleh para pejabat negara.
"Pemahaman pejabat negara kita tentang kebudayaan itu aneh saja. Kalau sudah mengirim misi kesenian ke luar negeri, ngomongnya sudah ikut memelihara dan mengembangkan kebudayan. Padahal kesenian itu nomor tujuh dari keseluruhan elemen budaya," ungkap pria yang akrab dipanggil Miing itu.
BACA JUGA: KPU Yakin Penetapan DPT Tidak Molor Lagi
Merujuk pendapat Koentjaraningrat, lanjutnya, ada tujuh elemen kebudayaan yakni sistem religi, sistem organisasi masyarakat, sitem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup dan sistem (sistem ekonomi), sistem teknologi dan peralatan, bahasa dan kesenian.
Miing juga mengkritisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh yang tidak memberi saksi terhadap penyusun sejumlah buku pelajaran sekolah dasar yang lepas dari ukuran kebudayaan Indonesia dan kacaunya penyelenggaraan Ujian Nasional (UN).
BACA JUGA: Bunda Sitha Walkot Baru
"Salah satunya soal Istri Simpanan dalam Kisah “Bang Maman dari Kali Pasir” di Buku Anak SD DKI Jakarta. Hingga kini tidak ada sanksi bagi penulis dan pejabat terkait di Dinas Pendidikan DKI Jakarta," tegas Dedi.
Begitu juga UN yang kacau-balau. "Saya, saat rapat juga minta Menteri M Nuh mundur karena kesalahannya itu. Atau setidak-tidaknya Komisi X tidak menyetujui kucurkan dana untuk UN karena pengadilan membatalkan UN. Tapi Komisi X itu isinya bukan Miing saja. Ada 53 anggota lainnya sehingga DPR tidak efektif memberikan pengawasan terhadap kinerja Mendikbud," ujarnya.
Sementara, lanjut Miing, pemerintah hanya melihat kekuasaan DPR itu hanya sebatas di ruang rapat saja. "Begitu rapat selesai, maka pemerintah tetap saja dengan maunya sendiri," imbuh Dedi Gumelar. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyelenggara PNPM Dilarang Nyaleg
Redaktur : Tim Redaksi