jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah mempertanyakan sikap lembek KPK terhadap dugaan kasus korupsi yang melibatkan para kader PDI Perjuangan.
"Saya melihat terhadap kasus-kasus yang melibatkan sejumlah kader PDIP, KPK memang lembek kok. Lihat saat KPK memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam kasus cek pelawat dimana Megawati tidak datang dan KPK tidak bisa memaksanya," kata Fahri saat dihubungi wartawan, Jumat (21/2).
BACA JUGA: Khofifah Ancang-ancang Gugat Pelantikan Soekarwo-Ipul
Fakta lainnya menurut Fahri, dalam kasus suap Akil Mochtar, dimana salah satu tersangka Hambit Bintih terkesan ditutup-tutupi oleh KPK.
"Yang terbaru adalah KPK juga tidak proaktif menangani kasus impor bus TransJakarta dan BKTB dari Cina yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Jokowi," ungkapnya.
BACA JUGA: Akil Sempat Minta Otto Hasibuan Jangan Mundur
Khusus mengenai kasus impor bus Cina itu, menurut Fahri KPK segera memeriksa karena semua unsur kejahatan sudah lengkap.
"Kasus bus Cina itu sudah sangat nyata segala unsur kejahatan lengkap, tapi KPK toh tetap tidak bergerak untuk memeriksanya. Ini yang menurut saya aneh," tegasnya.
BACA JUGA: Nasdem Dorong Polisi Usut Penyadapan Jokowi
Menjawab pertanyaan akankah Abraham Samad bakal dijadikan Jaksa Agung jika PDIP bisa memenangkan pemilu presiden?, Fahri mengaku tidak tahu.
"Saya tidak tahu itu. Tapi kehadiran Samad dalam beberapa acara yang digagas oleh PDIP bisa memunculkan berbagai macam penafsiran dari masyarakat. Dan berbagai macam penafsiran itu juga tidak salah," ujar Fahri.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pastikan Moratorium TKI ke Arab Saudi Masih Berlaku
Redaktur : Tim Redaksi