jpnn.com, JAKARTA - Polri terus mendalami penyebaran hoaks yang bersumber dari kebohongan aktivis sosial politik Ratna Sarumpaet. Mabes Polri menduga ada keterkaitan antara kebohongan Ratna dengan hoaks yang menyebar.
Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, penyidik masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan dari pihak yang terkait dengan Ratna. Selanjutnya, Polri akan memastikan peran pihak-pihak yang ikut menyebarkan hoaks.
BACA JUGA: Ratna Bohong, Sekjen Gerindra Sebut Prabowo Biasa Dikhianati
"Dari potongan informasi dan keterangan bisa dijadikan barang bukti hingga menjadi gambaran utuh. Nanti kami tahu si A peran apa, si B peran apa, si C peran apa," ujar Setyo di Jakarta, Kamis (4/10).
Dalam kasus itu, Ratna berpotensi dijerat Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Merujuk ketentuan itu, kata Setyo, apabila Ratna terbukti membuat keonaran atau kegaduhan dengan menyebarkan berita bohong maka bisa terancam 10 tahun.
BACA JUGA: Mahendradatta: Pelapor Prabowo dkk Kurang Paham Hukum Pidana
Jerat juga bisa bertambah jika penyebaran berita bohong itu memanfaatkan teknologi. "Kalau dia menggunakan teknologi, bisa kami gunakan juga UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik, red)," sambung Setyo.
Jenderal Polri berbintang dua itu menjelaskan, status Ratna Sarumpaet saat ini masih sebagai saksi. "Sebagai saksi, kami lihat dulu konstruksi hukumnya," tuturnya.
BACA JUGA: Asrun: Prabowo, Sandi, Amien Rais, Korban Hoaks Ratna
Sebelumnya Ratna mengaku dikeroyok di Bandung pada 21 September 2018. Namun, dari hasil penyelidikan polisi, Ratna pada 21 hingga 24 September 2018 berada di RS Bina Estetika, Menteng Jakarta Pusat untuk menjalani operasi plastik.(cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota Dewan Penyebar Hoaks Ratna Harus Bertanggung Jawab
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan