jpnn.com - JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Mercu Buana Jakarta Heri Budianto mengatakan, konflik internal partai politik jangan sampai memengaruhi jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak Desember 2015.
Menurut Heri, jika pilkada ditunda yang paling dirugikan adalah masyarakat. Karenanya, doktor muda ilmu komunikasi politik ini mengingatkan harusnya sejak jauh-jauh hari konflik internal partai dapat diselesaikan.
BACA JUGA: Jelang Pilkada, Polri Antisipasi Laporan Ijazah Palsu
"Jangan sampai hal itu malah merugikan masyarakat," tegas Heri, dalam diskusi publik "Mengukur Kesiapan Pilkada Serentak 2015" yang digelar Magister Ilmu Komunikasi Program Studi Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana, Senin (29/6), di Jakarta.
Heri menambahkan, partai yang sedang bersengketa berpotensi untuk menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak. Menurut dia, parpol yang bersengketa melihat adanya celah untuk mempertanyakan kesiapan dan integritas Komisi Pemilihan Umum yang bertujuan agar pelaksanaan pilkada dapat menunggu penyelesaian konflik internal partai.
BACA JUGA: Curiga Ada Agenda Tersembunyi di Balik RUU BI
Di lain tempat, anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy mengingatkan Polri untuk mencermati daerah yang rawan konflik saat penyelenggaran pilkada serentak.
Menurut Aboebakar, pada umumnya pilkada memiliki potensi konflik lebih besar daripada pemilihan presiden maupun legislatif. "Seperti kasus di Pilkada Tuban dan Kotawaringin Barat," kata Aboebakar, Selasa (30/6).
BACA JUGA: PDIP Survei Ulang Bakal Calon Kada di Sejumlah Daerah
Apalagi, ia menambahkan, pilkada serentak kali ini diwarnai dengan konflik partai sehingga potensi konflik dalam tahapan pilkada memiliki peluang yang sangat besar.
Ia mengingatkan, lembaga peradilan yang menyidangkan perkara tersebut harus benar-benar siap menerima gelombang gugatan dari calon yang kalah. "Belum lagi sengketa hasil pilkada-nya nanti," papar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Terkait berbagai potensi itu, Aboebakar mengingatkan perlunya Polri meningkatan fungsi intelijen keamanannya. "Hal ini untuk memetakan daerah yang rawan konflik," pungkas politikus asal Kalimantan Selatan ini. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mayoritas Warga Kuantan Singingi Ingin Figur Bupati Antikorupsi
Redaktur : Tim Redaksi