jpnn.com - JAKARTA - Polri ternyata mengeluarkan imbauan melarang perusahaan bus untuk mengantar peserta demo ke Jakarta pada 2 Desember 2016.
Menanggapi itu, Karopenmas Divhumas Polri Kombespol Rikwanto mengatakan bahwa itu hanya imbauan.
BACA JUGA: Dua Minggu Lagi Ahok jadi Terdakwa
”Agar tidak melampaui trayek yang telah ditetapkan,” paparnya.
Sementara Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Demoncracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menjelaskan, sebenarnya pola komunikasi Polri terkait demonstrasi ini masih bermasalah dan condong dengan pendekatan kekuasaan.
BACA JUGA: Bakal Diterapkan E-Tilang, Begini Mekanismenya
”Belum mengimplementasikan polisi sipil atau masyarakat,” jelasnya.
Seharusnya, Polri hanya memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban dalam demonstrasi.
BACA JUGA: Ngeri! Teroris Siapkan Ledakan untuk Akhir Tahun, Tiga Kali Lipat Bom Bali
Bukan, untuk melarang dan menghalangi kegiatan berpendapat di depan umum.
”Dengan sikap tersebut, maka justru terlihat Polri masih politis,” paparnya.
Dia mengatakan, seharusnya Polri itu mendekati masyarakat yang ingin melakukan aksi demonstrasi.
Misalnya, dengan membuat pakta integritas agar menggelar aksi dengan damai.
”Pendekatannya harus berbeda dan jauh dari kesan sebagai alat politik,” paparnya. (idr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Oesman Sapta Harapkan Wartawan Parlemen Jaga Kewibawaan MPR
Redaktur : Tim Redaksi