Polri "Makan" Duit Freeport

JAKARTA - Data yang dirilis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) soal anggaran pengamanan PT Freeport untuk Polri mengagetkan petinggi Mabes PolriHingga kemarin (26/10), pejabat-pejabat utama enggan berkomentar tentang hal itu

BACA JUGA: Menag Disambut Calhaj Nonkuota

   
"Tanyakan pada yang menerima," ujar Kadivhumas Polri Irjen Anton Bachrul Alam kemarinKomentar senada juga datang dari Kabareskrim Komjen Sutarman

BACA JUGA: Bersihkan KNPI dari Parpol

"Saya tidak tahu," katanya
   
Pada Selasa (25/10) lalu, Kontras merilis data yang diperoleh dari Polda Papua

BACA JUGA: 214 Daerah Minta Dimekarkan

Menurut Kontras, sebanyak 635 orang aparat TNI dan Polri ditugaskan untuk melakukan pengamanan objek vital PT Freeport Indonesia menerima uang pengamanan dari PT Freeport
     
Berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Papua Nomor B/918/IV/2011 tertanggal 19 April 2011, yang diperoleh Kontras, mereka terdiri atas 50 anggota Polda Papua, 69 Polres Mimika, 35 Brimob Den A Jayapura, 141 Brimob Den B Timika, 180 Brimob Mabes Polri dan 160 TNIPersonel ini diganti setiap empat bulan sekaliSatgas pengamanan ini diberi imbalan Rp1.250.000 per orang yang langsung diberikan oleh manajemen PT Freeport Indonesia kepada aparat.
     
Kepala Dewan Pengurus Kontras, Usman Hamid, tak seharusnya TNI dan Polri mendapat imbalan dari FreeportAdanya balas jasa oleh perusahaan itu bisa mengakibatkan nasionalisme ganda bagi aparatDi satu, pihak aparat melaksanakan perintah negara, namun di sisi lain aparat mendapat imbalan dari Freeport.
     
"Imbalan dari Freeport ini bisa mengakibatkan aparat tidak berpihak kepada rakyat Papua, tapi berpihak pada Freeport karena dibayar mereka," ujarnya saat dihubungi kemarin
      
Padahal sebenarnya, PT Freeport sudah membayar sejumlah pajak yang seharusnya masuk ke pendapatan negara, pembangunan rakyat Papua dan biaya keamanan"Kapolri harus menjelaskan apakah uang itu resmi atau tidakIni budaya yang tidak baik bagi profesionalisme polisi,"katanya
     
Hal senada juga disampaikan Direktur Indonesia Police Watch Neta Sanusi Pane"Kalau polisi menerima dana dari perusahaan untuk mengamankan wilayahnya , mereka seakan bekerja untuk perusahaan ituIni sangat menganggu profesi mulia polisi,"katanya
     
Penulis buku Jangan Bosan Kritik Polisi itu menduga, anggaran yang besar dari PT Freeport justru membuat aparat terkesan santai dalam mengamankan wilayah objek vital itu"Ini bisa dimanfaatkan kelompok-kelompok penyerang yang menunggu lengah," katanya.
     
Buktinya dalam dua pekan berturut-turut penembakan dan serangan di kawasan Freeport terjadi"Lantas dimana anggaran untuk papua yang sedemikian besar? Seharusnya juga bisa untuk kesejahteraan polisi yang bertugas disana,"katanya(rdl)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer Ditunda Diangkat jadi CPNS