jpnn.com - JAKARTA - Polri mempersilakan TNI untuk ikut mengawasi dan menyikapi adanya oknum masyarakat yang menggunakan atribut Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, langkah itu hanya sebatas pengawasan saja, bukan penindakan.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, pengawasan pada munculnya ideologi PKI harus melibatkan semua pihak. Sebab, semakin banyak pihak yang melakukan pengawasan, penekanannya pun semakin bagus.
BACA JUGA: Pertarungan Matahari Kembar di Munaslub Golkar
"Oleh karena itu, siapa saja yang melihat (orang mengenakan atribut PKI), boleh melakukan penangkapan. Setelah itu diserahkan kepada kami (polisi)," ujar Badroin di Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/5).
Mengenai maraknya razia yang digalakkan TNI terkait atribut ataupun yang berkaitan dengan PKI belakangan ini, Badrodin menolak mengomentari. Hanya saja, dia meminta, agar semua pihak tetap berpijak pada asas praduga tak bersalah dan menyerahkan oknum tersebut kepada polisi.
BACA JUGA: Target Fantastis, Wisata Halal Nusantara Terus Diasah
"Kami sudah sampaikan teknis bahwa kita mengedepankan penyelidikan. Kemudian dekteksi dini sehingga tidak meresahkan masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Badrodin mengaku, aksi penyitaan buku-buku berbau PKI yang dilakukan polisi bukan semata untuk dihilangkan dari pasaran. Namun, buku-buku itu, diambil dan diserahkan pada kejaksaan untuk ditelisik.
BACA JUGA: Timses Novanto Klaim Dapat Dukungan Caketum Lain
"Yang buku-buku hanya diambil sampelnya. Kejaksaan yang meneliti apakah substansi dari buku-buku itu ajaran komunisme," tandas Badrodin. (Mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akbar Puji Langkah Tujuh Ketum...Loh yang Satu Lagi Gimana?
Redaktur : Tim Redaksi