jpnn.com - JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia menyatakan tidak ada perlakuan khusus terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E yang dititipkan di Rutan Bareskrim Polri.
“Saya sampaikan bahwa tidak ada perlakuan khusus,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/3).
BACA JUGA: Reza Indragiri Membandingkan Richard Eliezer dengan Norman Kamaru
Perwira tinggi Polri ini menyatakan bahwa perlakuan terhadap Richard Eliezer sama dengan tahanan maupun narapidana lainnya yang dititipkan di Rutan Bareskrim.
“Jadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada perlakuan khusus,” ungkap Brigjen Ramadhan.
BACA JUGA: Setelah Mencabut Perlindungan, LPSK Menyerahkan Richard Eliezer ke Rutan Bareskrim Polri
Pernyataan itu merupakan tanggapan Polri ketika disinggung soal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang mencabut perlindungan kepada terpidana Richard Eliezer.
“Yang sakit pasti diperhatikan. Jadi, secara rutin, kondisi kesehatan, kemudian kalau ada keluhan para tahanan atau para narapidana itu menjadi tanggung jawab dari Bagian Tahti di Bareskrim Polri,” ungkap Ramadhan.
BACA JUGA: LPSK Cabut Perlindungan Richard Eliezer, Ronny Talapessy Merespons Begini
Sebelumnya, LPSK memberi perlindungan terhadap Richard Eliezer.
Perlindungan yang diberikan itu sebagai salah satu hak yang didapatkan oleh seorang justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama.
Akan tetapi, setelah Richard melakukan wawancara bersama salah satu stasiun televisi swasta, LPSK mencabut perlindungan terhadap yang bersangkutan.
"Menghentikan perlindungan kepada saudara Eliezer," kata Tenaga Ahli LPSK Syarial M Wiryawan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (10/3).
Alasan pencabutan perlindungan itu dikarenakan Eliezer telah melakukan sesi wawancara dengan salah satu stasiun televisi tanpa persetujuan LPSK.
"Sehubungan telah terjadi komunikasi pihak lain dengan saudara RE untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan dalam program salah satu stasiun TV, tanpa persetujuan LPSK," tuturnya.
LPSK menyatakan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 30 Ayat 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Wawancara itu disebut juga melanggar perjanjian perlindungan serta pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani Richard Eliezer
"LPSK telah menyampaikan surat keberatan pada pimpinan media tersebut dan meminta agar wawancara tidak ditayangkan, karena terdapat konsekuensi terhadap perlindungan RE," ujarnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi