jpnn.com - JAKARTA - Staf khusus wakil presiden, Muchtar Lutfi Andi Mutty mempertanyakan pernyataan Kapolri Jenderal (pol) Sutarman yang mengaku memerintahkan anggota kepolisian mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengantisipasi politik uang dalam pemilu legislatif 9 April lalu. Sebab, fakta di lapangan justru menunjukkan hal berbeda.
"Sebelum pemilu legislatif berlangsung, Kapolri menyatakan akan menyebar anggotanya untuk mengantisipasi politik uang. Faktanya, politik uang malah semakin massif," kata Muchtar Lutfi Andi Mutty, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (7/5).
BACA JUGA: KPK Tangkap Bupati Bogor
Menurutnya, kalau saja anggota Polri hadir sesuai yang dijanjikan Kapolri maka berbagai kecurangan dalam pemilu pasti bisa diminimalisir. "Tapi karena janji itu tidak dipenuhi, segala kecurangan terjadi dalam pileg," ujar caleg DPR dari Partai NasDem dapil Sulawesi Selatan itu.
Muchtar menambahkan, pemilu presiden semakin dekat. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum masih belum mengumumkan hasil pileg.
BACA JUGA: Komnas HAM Ingin Cecar Prabowo soal Penculikan
Karenanya Muchtar berharap kasus di pileg tak terjadi di pilpres nanti. "Kalau Kapolri masih sekadar memberi janji terhadap pengamanan pemilu dalam makna luas, termasuk mengawasi pemilu bersih, politik uang akan tetap marak terjadi dan tidak ada pelaku yang ditangkap dan diproses menurut hukum," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Minta Kembalikan Batik, Anas Ditertawai Penyidik KPK
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berharap Presiden Terpilih Pertahankan Prestasi Ekonomi
Redaktur : Tim Redaksi