jpnn.com, JAKARTA - Ketua Setara Institute Hendardi menilai pengungkapan aktor-aktor kerusuhan 21-22 Mei 2019 oleh Mabes Polri, merupakan salah satu bentuk transparansi Polri dalam penanganan peristiwa hukum, guna meningkatkan akuntabilitas penyidikan terhadap beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Betapapun keterangan tersebut diragukan oleh beberapa pihak, pemaparan publik oleh Polri telah memberikan pembelajaran berharga bagi warga negara tentang arti penting demokrasi, kebebasan berpendapat dan nafsu politik para avonturir politik, serta conflict entrepreneur yang beroperasi di tengah kekecewaan sebagian publik dan kerumunan massa," ujar Hendardi di Jakarta, Rabu (12/6).
BACA JUGA: Moeldoko: Masa Pemerintah Bikin Skenario Rusuh
Hendardi mengakui pengungkapan yang dilakukan Mabes Polri di bawah koordinasi Tim Irwasum Polri memang kurang ideal untuk memperkuat independensi, dibanding misalnya dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
"Tetapi, pembentukan TGPF biasanya didasari tidak bekerjanya ordinary institution yang diberi mandat oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sepanjang institusi existing sudah bekerja, maka pembentukan TGPF pun menjadi tidak relevan," ucapnya.
BACA JUGA: Menhan: Penyebutan Tim Mawar Melukai Kopassus Aktif
Hendardi lebih lanjut menilai, upaya hukum yang dilakukan Polri termasuk menjerat sejumlah oknum purnawirawan TNI/Polri, harus dipandang sebagai proses hukum biasa yang tidak perlu dikaitkan dengan korps atau semangat jiwa korsa para purnawirawan.
Menurutnya, dalam konteks pemilu, jiwa korsa hanya dibenarkan untuk membela demokrasi konstitusional yang tunduk pada supremasi sipil melalui pemilu.
BACA JUGA: Moeldoko: Ini Berkaitan dengan Pidana, Jangan Main – main
"Jadi, bukan pertunjukan anarki yang mengorbankan jiwa-jiwa yang buta politik, sebagaimana terjadi pada 21-22 Mei lalu," pungkas Hendardi.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Respons Hendardi Terhadap Langkah Polri Ungkap Aktor Kerusuhan 21-22 Mei
Redaktur & Reporter : Ken Girsang