Polusi Udara Jakarta Buruk, Heru Budi Bentuk Satgas

jpnn.com, JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Pencemaran Udara.

Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara.

BACA JUGA: Simak, Jadwal Layanan MRT Jakarta Selama KTT ASEAN

Heru mengatakan Satgas Pengendalian Pencemaran Udara akan langsung bergerak cepat dan berkoordinasi untuk menyusun kebijakan yang komprehensif menangani masalah polusi udara. 

"Sebelumnya kami Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi polusi. Dengan dibentuknya Satgas ini, diharapkan kerja baik yang sudah dilakukan selama ini dapat berjalan lebih intensif dan optimal,“ ucap Heru dalam keterangannya, Selasa (5/9).

BACA JUGA: Perempuan Buron Kasus Korupsi Dana BOK Puskesmas Ditangkap di Jakarta, Tuh Orangnya!

Satgas ini diketuai oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta dengan didampingi Juru Bicara Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Sementara itu, tugas atau kerja Satgas Pengendalian Pencemaran Udara di antaranya:

BACA JUGA: Jangan Terburu-buru Mengambinghitamkan PLTU Sebagai Pencemar Udara di Jakarta

1. Membuat standar operasional prosedur (SOP) penanganan pencemaran udara di DKI Jakarta.
2. Mengendalikan polusi udara dari kegiatan industri.
3. Memantau secara berkala kondisi kualitas udara hingga dampak kesehatan dari polusi udara.
4. Melaksanakan pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak, termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.
5. Menerapkan wajib uji emisi kendaraan bermotor.
6. Melakukan peremajaan angkutan umum dan pengembangan transportasi ramah lingkungan untuk transportasi umum dan pemerintah.
7. Meningkatkan ruang terbuka, bangunan hijau, dan menggiatkan gerakan penanaman pohon.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perbaikan kualitas udara.
9. Melaksanakan pengawasan ketaatan perizinan yang berdampak terhadap pencemaran udara dan penindakan terhadap pelanggaran pencemaran udara.

Heru menambahkan Pemprov DKI Jakarta juga akan terus mengevaluasi dan mengkaji berbagai kebijakan yang sudah dilakukan agar tepat sasaran dan mampu secara efektif mengatasi permasalahan pencemaran udara. (mcr4/jpnn)