SOLUSI yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membagikan Handphone kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara tempatan dinilai tidak relevanTelepon genggam yang diharapkan memudahkan pelaporan kasus penyiksaan buruh migrant kepada pihak berwenang bukanlah solusi yang bersifat permanent dan efektif.
"Persoalan perlindungan warga negara persoalan HAM dan persoalan diplomatik politik, bukan dengan wacana-wacana pemberian alat komunikasi," kata Direktur Eksekutif Migrant Care
BACA JUGA: Mengapa Ical Dikaitkan?
Anis Hidayah dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (20/11) kemarin.Menurut Anis, selama 11 bulan di tahun 2010 tercatat ada 5.636 orang TKI di Arab Saudi yang mengalami kasus serius
BACA JUGA: Polisi Tak Akan Periksa Aburizal Bakrie
"Itu yang terpantau kemungkinan yang lain belum," ujarnya.Wacana pembagian handphone kepada TKI adalah bentuk kesengajaan pemerintah mengalihkan persoalan penyiksaan yang dialami Sumiati dan Kikim Komalasari di Arab Saudi
BACA JUGA: Gempa Bengkulu-Jabar Awali Minggu Pagi
"Paspor saja banyak yang dipegang majikan, apalagi handphone," ujar dia.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, pemberian HP TKI sudah mulai berjalanNamun belum semua TKI telah mendapatkan fasilitas itu"Sudah diberikan kepada TKI yang ada di Hong Kong, Taiwan, SingapuraItu menjadi bagian dari MoU antara Indonesia dengan negara penempatanJadi tidak boleh HP diminta sama majikan," kata Muhaimin.
Anis mengkritik Muhaimin dan meminta SBY mereshuffle menteri asal PKB ituKarena sejak menjabat menjadi Menakertrans, Muhaimin tidak menghasilkan terobosan signifikan yang jelas terkait penanganan TKI "SBY jangan sungkan karena dia dari partai koalisi kemudian tidak enak untuk meresuffleInilah momentum yang harus ditunjukkan oleh Presiden kepada publik Indonesia," katanya.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI , Irgan Chairul Mahfiz menyesalkan tak kunjung berangkatnya Tim Gabungan Pemerintah yang ditugaskan Presiden ke Arab SaudiSekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) itu mengatakan, pemerintah sangat lambat dalam merumuskan solusi bagi Sumiati dan Kikim"Seharusnya Tim Gabungan itu berangkat pada Kamis malam lalu, tapi kenapa hingga saat ini belum bisa diberangkatkan," tanya dia
Padahal, sesuai keputusan Presiden, pemerintah membentuk tim untuk kasus Sumiati dipimpin Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Ameliasari Agum GumelarTim beranggotakan unsur pejabat Kemeg PPPA, mantan atase Tenaga Kerja Kemenakertrans di Kuwait Wisantoro, Dirjen Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Tatang B.Razak, dan Direktur Perlindungan dan Advokasi untuk Kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa BNP2TKI, Syaiful Idhom.
Irgan mendesak Muhaimin dan Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat memotong jalur diplomasi dan segera berangkat ke Arab SaudiMengingat sampai saty ini belum adanya kepastian kapan Tim Gabungan berangkat kesanaHal itu, lanjut Irgan, terkait bukan saja kasus TKI Sumiati, namun juga adanya kematian TKI Kikim Komalasari asal Cianjur, Jawa Barat, yang dibunuh majikan di Kota Abha, Arab Saudi.
"Harus memprioritaskan berangkat ke Arab Saudi, karena kasus-kasus TKI tidak boleh dibiarkan seperti ini," pungkasnya.
Juru Bicara Kemenlu, Michael Tane mengatakan, saat ini Sumiati telah bertemu pamannya, Zulkarnaen, di Rumah Sakit King Fahd, MadinahKondisi korban tindak kekerasan majikannya tersebut sudah mulai membaikPemerintah Indonesia pun sudah bisa berkomunikasi dengan pihak keluarganya di Lombok"Sumiati sudah bisa didampingi pihak keluarganya sehingga bisa memberikan dukungan moral kepada Sumiati," kata Michael.
Sementara jenazah Kikim yang menjadi korban pembunuhan oleh majikannya di kota Abha, sekitar 700 km dari Jeddah akan segera dipulangkan ke Cianjur sesuai permintaan keluargaHal tersebut diungkapkan Muhaimin ketika mengunjungi kediaman Kikim di Kampung Babakan Hurmat RT 3/1, Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, Cianjur, Jawa Barat kemarin.
Dalam kunjungannya ini Menakertrans datang bersama istri dan didampingi Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh dan Kepala Desa Cecep SurahmanKedatangan rombongan Menakertrans disambut oleh suami almarhumah Kikim, Maman Ali Nurjaman, anak Kikim Yosi Komalasari, Galih dan Fikri serta kakak kandung Kikim, Atang Jaelani, dan Siti Warliah.
Di tempat yang sama, Konsorsium Asuransi Damin Samil menyerahkan santunan kematian sebesar Rp 55 juta kepada keluarga Almarhumah KikimSelain memberikan santunan kematian, konsorsium juga memberikan kebijaksanaa untuk memberi tambahan biaya repretiasi( biaya pemulangan jenazah) dari Arab Saudi sampai ke rumah duka di Cianjur iniBahkan bila ada satu orang anggota keluarga Kikim yang akan menjemput ke Arab Saudi, mereka akan menanggung biayanya(zul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 17 Kloter Tinggalkan Makkah, Besok Terbang ke Tanah Air
Redaktur : Tim Redaksi