jpnn.com - JAKARTA – Selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti dinilai hanya unggul di atas kertas. Bahkan, Susi hanya menang di tingkat popularitas.
“Kami melihat Susi hanya bisa menang dalam sajian survey bukan menang dalam kinerja,” kata Junisab Akbar, Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) di Jakarta, Selasa (15/12).
BACA JUGA: Papa Novanto Lantik 7 Anggota DPR Baru, Ini Daftar Lengkapnya
Bahkan bekas anggota Komisi III DPR RI ini meminta Menteri Susi mengungkap apa yang telah terjadi setelah menerapkan kebijakan larangan menangkap ikan skala industri di zona laut 0 hingga 4 mil dari bibir pantai.
Menurut Junisab, regulasi itu dikeluarkan untuk menjaga kelestarian biota laut, menghidupkan wisata bahari serta memberikan keadilan bagi masyarakat lokal.
BACA JUGA: Banteng Muda Yakini Jokowi Lebih Sakti ketimbang Riza Chalid
“Apa benar seperti yang disampaikannya itu yang terwujud? Atau malah sekarang sudah kontra produktif terhadap aturan itu?” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa sudah saatnya Menteri Susi menganalisis kembali kebijakan tersebut.
BACA JUGA: Dalam Dua Hari, KPK Periksa 11 Pejabat Sumut
“Jangan dibiasakan hanya melahirkan kebijakan tanpa melakukan penilaian terhadap kebijakan itu sendiri," sarannya.
Hasil analisis IAW, sejumlah kebijakan Menteri Susi menunjukkan hal negatif seperti turunnya penerimaan negara baik tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sampai 25 persen dari sebelumnya.
Selain itu, industri perikanan yang bersumber pada bahan baku ikan akhirnya banyak yang menutup usaha karena mengalami kekurangan bahan baku. Harga ikan di pasar perkotaan juga akhirnya menjadi lebih tinggi sebelum Susi jadi menteri.
“Ini sangat kontras dibanding dengan semakin meroketnya nama Susi karena opini itu mengelabui mata orang-orang di kota-kota besar," tegasnya.
Kalau menenggelamkan kapal, lanjut Junisab, hanya Susi pribadi yang menjadi populer. Padahal masih ada beberapa cara yang bisa ditempuhnya daripada sekadar menghancurkan kapal tersebut.
“Idealnya dia menyita kapal-kapal itu dan memprosesnya secara hukum untuk kemudian dilelang oleh negara sehingga negara mendapat pemasukan uang. Sekarang, jangankan uang, popularitas negara juga tidak naik seperti popularitas Susi," ungkapnya.
Menurut Junisab, sebaiknya Susi memaparkan secara terbuka apa-apa yang sudah dicapainya dengan menggunakan regulasi yang dilahirkannya selama ini.
“Tanpa itu, bagi masyarakat dalam lingkup kelautan dan perikanan Susi hanya menjadi menteri yang populer untuk dirinya sendiri, bukan untuk mereka apalagi untuk negara," Junisab Akbar.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Susi Memang Populer tapi...
Redaktur : Tim Redaksi