jpnn.com - JAKARTA - Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla mulai menyentuh pembahasan lebih detail tentang desain struktur kabinet. Mereka bahkan sudah berencana merekomendasikan sejumlah penggabungan kementerian. Seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian.
Deputi Tim Transisi Akbar Faisal menuturkan, penggabungan kementerian itu murni berdasar pertimbangan efisiensi.
BACA JUGA: KPK Didesak Periksa Semua Anggota Timses Anas
"Tapi yang tidak kalah penting, penggabungan itu juga merupakan upaya memudahkan dan meningkatkan koordinasi dalam program-program pembangunan," katanya.
Selain perampingan, tim bakal merekomendasikan pembentukan kementerian baru, yakni Kementerian Maritim. Pembahasannya dilakukan sangat mendalam. Bahkan, Jokowi dikabarkan sudah setuju.
BACA JUGA: RUU Pilkada Bakal Disahkan Bulan Depan
"Dengan Kementerian Maritim, diharapkan pembangunan tol laut terealisasi dengan cepat," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengakui adanya rencana penggabungan Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan. Pertimbangannya adalah adanya kesamaan bidang garapan di dua kementerian tersebut.
BACA JUGA: Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Bandara Soetta Siaga Satu
Kementerian baru yang juga sudah disebut-sebut adalah Kementerian Kedaulatan Pangan. Meski namanya baru, lembaga tersebut sebenarnya merupakan skenario rencana peleburan sejumlah kementerian, yakni pertanian, perikanan, dan perkebunan.
"Bisa dilihat kan, ada keterkaitan antara kementerian dan bidang itu," jelasnya saat ditemui di rumah transisi kemarin.
Tim Transisi ternyata tidak hanya berkutat pada efisiensi postur kabinet melalui program perampingan. Ada juga pemecahan satu kementerian menjadi dua lantaran bidang kerjanya dinilai terlalu luas. Kabar yang beredar, pemecahan akan dilakukan terhadap Kementerian Ekonomi Pariwisata serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Setiap kementerian ini akan dipecah menjadi dua," jelasnya.
Hingga kemarin, Tim Transisi masih membahas sejumlah opsi terkait dengan struktur kementerian. Pilihannya, antara lain, status quo atau mempertahankan jumlah kementerian seperti sekarang, pendekatan fungsional dengan cara mendeteksi fungsi kementerian, ideologis berbasis trisakti, dan kompleks sistem. "Semua sedang dimatangkan," tuturnya.
Khusus untuk opsi ideologis berbasis trisakti, dia mengakui belum ada pembahasan matang soal formulanya seperti apa. Kalau untuk kompleks sistem, bisa dijelaskan sebagai penggabungan dari semua opsi untuk membangun struktur kementerian 2014-2019.
"Semuanya akan dipertimbangkan dengan matang untuk membuat kementerian yang lebih baik," ujarnya.
Meski demikian, Andi menjelaskan bahwa masalah kementerian itu akan diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi-Jusuf Kalla.
"Keputusan akhir ada pada mereka dan siapa menterinya hak prerogatif presiden terpilih," paparnya. (idr/c7/fat)
.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Helmy Optimistis Cak Imin Terpilih Aklamasi
Redaktur : Tim Redaksi