jpnn.com - JAKARTA - Politisi Partai Demokrat Taufiqurahman menilai potensi kecurangan pada pemilihan umum 2014 mendatang relatif kecil. Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan peluang kecurangan itu berkurang.
Antara lain, kata Taufiq, saat ini Komisioner Komisi Pemilihan Umum berisikan orang-orang berkompeten, karena pernah menjadi Ketua KPU Provinsi.
BACA JUGA: Kampanye Pelibatan Anak Marak, Bawaslu tak Sekeren Namanya
"Sehingga mereka tahu betul aturan, sehingga bisa mencegah potensi kecurangan," kata Taufiq, Jumat (21/3).
Kemudian, Taufiq menyatakan bahwa di Pedoman Pelaksanaan Kampanye khusus untuk Alat Peraga Kampanye, juga tidak memberikan celah untuk terjadinya kecurangan.
BACA JUGA: Golkar: Kembali ke Orde Baru Keinginan Rakyat
Hanya saja, Taufiq menambahkan, kecurangan memang bisa saja terjadi jika ada niat untuk melakukannya.
"Tapi kalau bicara tentang potensi kecurangan di pemilu nanti, saya melihat ruang untuk itu tertutup, sehingga secara otomatis niatnya jadi tidak ada,” ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten ini.
BACA JUGA: Didik Rachbini Kritik Kebijakan Jokowi
Berikutnya, ia juga menilai Peraturan KPU Nomor 26 tentang Penghitungan dan Penghitungan Suara, juga tak memberikan celah untuk kecurangan. Termasuk pula orang-orang yang ada di KPU, Panwaslu, Bawaslu hingga PPK.
Namun, Taufiq juga menyoroti masalah kecilnya dana operasional yang diberikan KPU dan Panwaslu terkait rekapitulasi perhitungan suara di tingkat desa. Menurutnya, ini rentan membuat perangkat desa bisa dimanfaatkan. "Saya melihat karena KPU dan Panwaslu tidak memberikan dana operasional yang cukup,” papar Taufiq.
Ia juga memastikan bahwa peluang untuk memanipulasi suara golput, tidak akan terjadi dengan adanya Peraturan KPU nomor 26 itu.
"Dengan adanya Peraturan KPU 26 ini, menutup kemungkinan pemanfaatan suara golput itu," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan pihaknya juga sudah membuat lima indikator yang bisa membuat pemilu tidak jujur serta antipasinya.
Yakni, terjadinya kecurangan sistematis, pelanggaran, pelaksanaan tahapan, manaipulasi hasil, dan efek sosial seperti kerusuhan.
"Kita sudah menggali faktor apa saja yang bisa menyebabkan hal itu terjadi. Sehingga nanti bisa dilakukan antisipasi dan penanganan,” papar Daniel.
Namun, Daniel pun menilai bahwa jika golput tinggi, akan membuka peluang kecurangan lebih besar. Apalagi di TPS yang sepi dan kelebihan surat suara. “Kalau tidak hati-hati, ini bisa disalahgunakan," tegasnya.
Bawaslu, kata Daniel, mendorong adanya keterbukaan akses semua data untuk mencegah pemanfaatan atau manipulasi golput.
Menurutnya, kecurangan dengan memasukkan data-data yang aneh bisa diantisipasi.
Pada bagian lain, Daniel juga mengatakan harus ada kontrol berlapis terkait logistik surat suara. Menurutnya, pihak kabupaten harus bisa mengidentifikasi data-data tersebut lalu dilakukan penyortiran.
Pun demikian soal kartu undangan harus dipastikan betul-betul diterima pemegang hak suara. “Kalau keluarganya yang menerima undangan juga harus dipastikan bahwa pemilih memang akan datang ke TPS. Jadi jangan masuk ke agen, karena agen inilah yang akan memanfaatkan hak suara tersebut,” ungkapnya.
Namun Daniel berpendapat kecil kemungkinan perangkat desa untuk menjadi agen. Sebab, katanya, perangkat desa itu sudah diidentifikasi oleh pihak Bawaslu. Apalagi, secara natural PPS itu sejak dulu memang dari desa.
"Kecuali ada force mejeure, mereka permanen. Kecuali daerah penduduk perkotaan yang diinamis. Jadi otoritas tingkat paling bawah adalah desa, karena mereka yang paling bisa mengenali para pemilih," katanya.
Menurutnya pula, secara kualititatif tingkat kecurangan itu tinggi, namun secara kuantitatif justru kecil. "Sebenarnya praktiknya justru di tingkat yang lebih tinggi dan sekarang sistem ijon sudah mulai terjadi. Jadi kami berharap, golput sangat sedikit,” harap Daniel. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panwaslu Dituding Tidak Netral
Redaktur : Tim Redaksi