jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menyarankan penerapan cukai karbon kendaraan bermotor sebagai alternatif untuk menambah pendapatan negara.
Langkah ini dinilai lebih bijak dibandingkan dengan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, yang dinilai membebani rakyat.
BACA JUGA: PHK Massal, Rupiah Anjlok, hingga Teror PPN 12 Persen Menghantui Perekonomian
“Cukai karbon kendaraan bermotor dapat memberikan potensi pendapatan hingga Rp 92 triliun per tahun secara bersih, jauh lebih besar dibandingkan tambahan Rp 67 triliun dari kenaikan PPN 1%,” ujar Ahmad dalam keterangannya, Selasa (31/12).
Pendapatan tersebut, lanjutnya, diperoleh setelah dikurangi insentif fiskal untuk kendaraan beremisi karbon rendah atau Net-Zero Emission Vehicle (Net-ZEV).
BACA JUGA: Rieke Mengkritik PPN 12 Persen, Deddy: MKD Bukan Untuk Mengekang Suara Anggota
Menurut Ahmad, kebijakan ini sejalan dengan amanat global untuk memerangi perubahan iklim. Fenomena seperti La Niña dan El Niño telah menunjukkan dampak nyata dari krisis iklim, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga kerusakan ekosistem.
"Dengan menerapkan cukai karbon, pemerintah dapat berkontribusi pada mitigasi emisi sekaligus membuka peluang pendapatan baru,” jelasnya.
BACA JUGA: Prabowo Ketemu Para Ketum Parpol, PPN 12 Persen Dibatalkan?
Ahmad juga menyoroti potensi besar Indonesia, dalam mendukung tren kendaraan listrik global. Net-ZEV berbasis motor listrik dan baterai adalah masa depan.
"Indonesia memiliki keunggulan kompetitif karena ketersediaan bahan baku seperti nikel, kobalt, dan rare earth yang melimpah, serta kemampuan anak bangsa dalam mengembangkan prototipe kendaraan listrik,” tambahnya.
Dia menyebutkan bahwa penerapan cukai karbon kendaraan bermotor akan memberikan dampak positif bagi ketahanan energi nasional.
“Efisiensi energi adalah kunci. Selain mengurangi beban penyediaan bahan bakar minyak (BBM), kebijakan ini juga mendukung mitigasi emisi karbon sesuai target Perjanjian Paris yang telah diratifikasi melalui UU No. 16/2016,” katanya.
Ahmad berharap Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat mempertimbangkan kebijakan ini secara serius.
“Be smart, Bu Menteri Keuangan. Be wise, Pak Presiden Prabowo. Cukai karbon adalah kebijakan yang bijak, kreatif, dan berdampak luas,” ujarnya.
Dengan kebijakan cukai karbon yang diterapkan secara menyeluruh, Ahmad yakin pemerintah tidak hanya akan memperoleh pendapatan yang lebih besar, tetapi juga mampu menciptakan sistem produksi dan distribusi barang yang lebih efisien.
"Langkah ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam pasar otomotif internasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup,” pungkasnya. (jlo/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh