jpnn.com, JAKARTA - Potensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya kepedulian pemerintah daerah dalam memperhatikan kondisi gizi dan nutrisi anak-anak di wilayahnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi mengungkapkan, pemerintah menganggarkan Rp 200 miliar untuk mencegah stunting di wilayah timur Indonesia. Dana ini dibagikan kepada kabupaten/kota yang punya potensi stunting.
BACA JUGA: Kemendikbud Kehabisan Tenda untuk Kelas Darurat
"Kami bekerja sana dengan PAUD dan sekolah dasar. Sebab anak-anak PAUD dan SD kelas 1 sampai 3 sangat potensial kena stunting. Itu sebabnya gizi dan nutrisinya harus dijaga," terang Didik saat membuka seminar Hari Pangan Sedunia besutan SEAMEO REFCON (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Food and Nutrition) di Kantor Kemendikbud, Selasa (16/10).
Dia menyebutkan, SEAMEO dan Kemendikbud sejak 2015 telah melakukan riset terhadap gizi dan nutrisi. Terutama untuk makanan tambahan anak sekolah. Bagaimana menentukan menu bagi anak-anak.
BACA JUGA: 16 Kepala Daerah Raih Anugerah Kihajar 2018
"Yang ditonjolkan adalah makanan lokal. Contohnya sagu, singkong, ubi, jagung, dan lainnya. Yang jelas gizinya harus cukup dan ekonomi daerah bisa bangkit," terangnya.
Dia menyebutkan, dalam program perbaikan gizi dan nutrisi anak-anak PAUD serta SD, ratusan kabupaten/kota jadi prioritas. Contohnya di wilayah Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan lain-lain.
BACA JUGA: Dana KIP SMA – SMK Diusulkan Naik jadi Rp 1,2 Juta
Program perbaikan gizi dan nutrisi ini pernah dilakukan 2013. Kemudian berhenti dan mulai lagi 2016. Ini setelah Kementerian Kesehatan menyebutkan ada potensi stunting. Pada 2013 ada 9 juta atau 37,2 persen anak stunting. Jumlah ini berkurang pada 2016 menjadi 27,5 persen.
Didik mengungkapkan, salah satu pencegahan stunting adalah proaktifnya pemda. Pasalnya, ada daerah yang penduduknya sedikit dengan pendapatan asli daerah (PAD) tinggi, tapi ada stunting. Ini karena kepala daerahnya tidak care.
"Jadi faktor adanya stunting bukan hanya karena wilayah itu miskin atau tidak. Lebih utama kepedulian kepala daerah," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Guru Honorer NTB Dapat Tunjangan Khusus Rp 2 Juta per Bulan
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad