jpnn.com - JAKARTA – MenPANRB Abdullah Azwar Anas sempat menyinggung masalah pengangkatan honorer jadi PPPK Paruh Waktu atau PPPK Part Time saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (28/8)
Pada kesempatan tersebut, Menteri Anas menjelaskan mengenai poin-poin penting transformasi strategis yang dimuat di Rancangan PP Manajemen ASN.
BACA JUGA: Bahas PP Manajemen ASN soal Honorer, Ketua Komisi II DPR Langsung Ngegas
Khusus mengenai pengadaan ASN, Menteri Anas menyebutkan tiga hal, yakni fleksibilitas pengadaan, penyelesaian tenaga non-ASN (honorer K2 dan honorer), serta pengangkatan PPPK Paruh Waktu.
Mengawali kalimatnya, Menteri Anas menyampaikan permohonan maaf karena PP Manajemen ASN belum bisa diterbitkan.
BACA JUGA: Formasi PPPK 2024 Hanya 200, Jumlah Honorer 4.000, Sisanya Bagaimana?
Dia lantas membeberkan sejumlah hal yang menyebabkan pembahasan RPP Manajemen ASN molor dari target yang ditentukan UU Nomor 20 Tahun 2023, yakni mestinya sudah terbit April 2024.
“Antara lain karena banyak substansi yang diatur (dalam Rancangan PP Manajemen ASN),” kata MenPANRB Azwar Anas.
BACA JUGA: 2 Bulan Guru PPPK Belum Digaji, Ekowi: Untuk Konser Ada Uangnya, Ngeri!
Dia juga mengungkapkan bahwa substansi masalah yang diatur di RPP Manajemen ASN cukup kompleks.
“Kompleksitas masalah, ada 22 substansi,” imbuhnya. Dikatakan juga bahwa transformasi manajemen ASN juga membutuhkan kajian yang mendalam, berkaitan dengan risiko yang kemungkinan bakal muncul.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung langsung menyampaikan kalimat menohok saat menyinggung masalah penyelesaian honorer, berkaitan dengan Rancangan PP Manajemen ASN.
Mengawali Raker, Doli Kurnia mengungkapkan kejengkelannya atas lambatnya penyusunan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Salah satunya, yakni PP Manajemen ASN yang diharapkan memuat regulasi mengenai penataan non-ASN atau honorer.
Diketahui, PP Manajemen ASN yang ditunggu jutaan honorer hingga pekan ketiga Agustus ini belum juga diterbitkan alias molor dari tenggat waktu yang ditetapkan UU Nomor 20 Tahun 2023, yakni April 2024.
“Sudah lama sekali ini, mestinya April. Saya enggak tahu siapa di antara kita yang melanggar undang-undang,” cetus Doli Kurnia.
Dia meminta Menteri Azwar Anas menjelaskan mengapa PP Manajemen ASN tidak kunjung diterbitkan.
“Jelaskan mengapa ini, amanat UU mestinya 30 April, sekarang sudah Agustus,” sambung anggota Fraksi Partai Golkar itu.
Doli pada kesempatan tersebut juga menilai aturan penyelesaian honorer tidak tegas.
Semula, ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan honorer jadi ASN akan dituangkan dalam UU ASN. Lantas diturunkan lagi, berubah akan dituangkan dalam PP Manajemen ASN.
“Lantas diturunkan lagi ke Peraturan Menteri. Lama-lama urusan non-ASN ini ke laut,” cetus Doli.
“Gak paham saya, seperti apa penyelesaian honorer ini,” sambungnya, dalam rapat yang juga dihadiri Plt. Kepala BKN Haryono Dwi Putranto itu. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu