jpnn.com - JAKARTA - Kabar mengenai adanya koruptor kelas kakap di Jawa Timur bisa jadi bukan isapan jempol belaka. Apalagi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ternyata tidak hanya bluffing soal temuan adanya transaksi mencurigakan itu. Lembaga pimpinan M. Yusuf itu sudah menyampaikan temuannya ke penegak hukum.
Saat ditelepon semalam, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso kembali mengungkapkan temuannya di Jatim. Dia menyebut ada beberapa dugaan korupsi di wilayah pimpinan Soekarwo dan Saifullah Yusuf itu. Namun, seperti biasa, dia tidak bisa menjelaskan secara rinci karena ada larangan dari undang-undang.
"LHA (laporan hasil analisis) sudah diserahkan. Memang, ada yang cukup signifikan di Jatim," ujarnya. Data tersebut, lanjut Agus, merupakan hasil dari pantauan transaksi keuangan selama 2013. Menurutnya, semua data mencurigakan sudah diserahkan kepada KPK dan Kejaksaan untuk ditindaklanjuti.
BACA JUGA: Ini Cara Mendaftar BPJS Kesehatan
Dia benar-benar tidak mau membuka sedikitpun soal data yang diserahkan pada kedua lembaga penegak hukum itu. Termasuk, saat ditanya apakah transaksi mencurigakan itu terjadi pada momen tertentu. Misalnya, saat mendekati, atau ketika Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim yang digelar pada 29 Agustus 2013.
Agus hanya menyebut kalau kemungkinan korupsi yang dilakukan dari lingkungan Pemda memang relatif tinggi. Tapi, itu tidak hanya terjadi di Jatim. Kecenderungan diberbagai tempat di Indonesia memang seperti itu. Meski demikian, dia tidak menampik kalau daerah di Pulau Jawa memiliki kecenderungan lebih tinggi.
"Pulau Jawa memang daerah merah. Bisa dikatakan tinggi dibanding wilayah lain di Indonesia," ungkapnya. Kalaupun locus delicty atau tempat kejadian perkara ada di Jatim, dia tidak mau buka mulut apakah itu dilakukan pejabat Pemda. Bisa saja PNS, atau instansi yang memiliki transaksi mencurigakan.
Dia meminta agar berbagai pertanyaan ditanyakan langsung pada KPK yang menghembuskan informasi itu. Dia mengaku tidak memiliki wewenang untuk membuka data secara rinci. Agus Santoso juga kembali menegaskan kalau dirinya tidak bisa berbicara banyak lagi soal dugaan adanya koruptor kakap di Jatim. (dim)
BACA JUGA: Menkes: Supir dan PRT Sebaiknya Daftar BPJS Kesehatan
BACA JUGA: Lion Air Minta Pembobol Bagasi Diproses Hukum
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Akui JKN Banyak Kekurangan
Redaktur : Tim Redaksi