jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mengubah sistem PPDB (pendaftaran peserta didik baru) 2020 dengan tidak melihat nilai calon siswa, diapresiasi kalangan pengamat pendidikan.
Menurut Pengamat dan Praktisi Pendidkan 4.0 Indra Charismiadji, langkah Gubernur Anies Baswedan itu harusnya ditiru kepala daerah lainnya.
BACA JUGA: PPDB 2020: Orang Tua Mengeluhkan Syarat Usia Masuk SMP dan SMA
"PPDB DKI Jakarta tahun ini sangat bagus loh. Dari yang sebelumnya menonjolkan nilai, berubah pada domisili siswa baru kemudian usia," kata Indra kepada JPNN.com, Senin (22/6).
Dia mengaku sudah mempelajari sistem PPDB di DKI Jakarta dan dinilai bagus. Konsep keadilan sosialnya diutamakan dalam PPDB di DKI Jakarta.
BACA JUGA: Masalah PPDB Online Jateng Terpecahkan, Pak Ganjar Lega
"Saya baru lihat dari filosofi kebijakan, belum implementasinya. Dalam PPDB DKI, alamat dalam kelurahan itu jadi filter utama, bukan usia. Usia itu nomor dua. Sedangkan nilai tidak lagi diperhitungkan," tuturnya.
Jika nilai siswa masih jadi nomor satu untuk PPDB, menurut Indra akan mengembalikan ke konsep sekolah favorit. Sekolah negeri harusnya sama semua mutunya.
BACA JUGA: John Kei Bebas Bersyarat dari Nusakambangan, Ditangkap Lagi, 20 Anak Buahnya Berani Halangi Polisi
"Enggak boleh ada yang favorit karena 100 persen dibiayai negara. Nah, tahun ini DKI Jakarta mengubah sistemnya untuk menghilangkan image sekolah favorit itu," ucapnya.
"Coba analoginya ada enggak kantor kelurahan favorit? Kan enggak ada. Makanya siswa pintar dan biasa harus tersebar merata di semua sekolah negeri," sambungnya.
Apalagi, lanjutnya, problem terbesarnya yang sekolah di sekolah gratis itu anak orang-orang kaya karena nilainya tinggi.
Yang miskin malah harus sekolah di sekolah swasta berbayar dan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
"Kebijakan Gubernur Anies dalam PPDB 2020 sudah berlandaskan Pancasila. Ini harus diapresiasi tinggi dan ditiru semua daerah," tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad