jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Sitorus, menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang dicanangkan pemerintah terkesan belum terlaksana efektif. Menurut Deddy, kebijakan tersebut belum terimplementasi dengan baik di lapangan.
“Saya melihat komunikasi publik dan implementasi lapangan dari PPKM ini tidak didesain dengan baik. Akibatnya, terjadi penumpukan di titik-titik penyekatan, jalanan masih tetap ramai, aktivitas di luar wilayah perkantoran masih tetap tinggi,” kata Deddy, kepada awak media, Senin (5/7) di Jakarta.
BACA JUGA: Perintahkan ASN Bantu Penanganan Pandemi, Anies: Semua Turun Tangan dan Fokus
Deddy menuturkan, PPKM Darurat di Jakarta hanya seperti hari libur, orang tidak bekerja tetapi aktivitas lain tetap berjalan seperti biasa dan tidak terlihat penurunan aktivitas di permukiman atau tempat-tempat keramain.
Bahkan di Jakarta, kata Deddy, aparat kelurahan terkesan tidak berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap aktivitas warga.
BACA JUGA: Anies Siapkan JIExpo jadi Tempat Perawatan Pasien Covid-19
“Seharusnya penyekatan itu dilakukan di pintu keluar masuk permukiman, sehingga sejak awal aktivitas warga yang tidak mendesak bisa dikurangi. Tanpa kerja sama aparatur terbawah dan warga di tingkat RT, PPKM ini tidak akan pernah mencapai tujuannya,” ujar Deddy.
“Terus terang saya risau kalau melihat keramaian di tingkat permukiman, apalagi daerah padat. Aktivitas warga tidak berkurang signifikan, ini sangat berbahaya,” sambung Deddy.
BACA JUGA: Anies Baswedan Ungkap Ada Kemungkinan Buruk Terjadi di Jakarta Beberapa Hari ke Depan
Dia menegaskan, varian virus corona yang sekarang menyerang, terutama varian Delta, sangat cepat penularannya. Klaster keluarga juga terus meningkat, demikian pula penderita anak-anak.
Deddy Sitorus semakin khawatir karena kapasitas pelayanan kesehatan sudah melebihi kapasitas, dan terjadi kelangkaan oksigen.
“Jakarta sudah kolaps, beberapa hari ini banyak sekali orang yang kita kenal bertumbangan. Kematian terasa begitu nyata dan dekat. Tetapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparaturnya terkesan menghilang,” ungkap Deddy.
Deddy berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan instansi terkait di Jakarta segera muncul ke publik, melakukan sesuatu untuk memastikan PPKM Darurat berjalan dengan baik.
“Jangan sembunyi saat ada masalah lalu manggung saat keadaan membaik,” tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.
“Jakarta sekarang menjadi kota paling berbahaya di dunia. Apa Gubernur-nya tidak malu? Kita jadi bulan-bulanan media asing, persis seperti dulu kejadian di India. Pak Anies, turunlah, Anda punya pasukan hingga ke-RT, waktunya untuk Anda menata sistem dan bukan sekadar menata kata,” lanjut Deddy.
Lebih jauh, Deddy mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta tidak boleh terus menerus berlindung di bawah pemerintah pusat. Dia menegaskan, DKI Jakarta punya anggaran, punya aparat, dan punya kewenangan.
Maka dari itu, Deddy meminta Anies bekerja efektif dan meningkatkan kesadaran warga sebelum lebih banyak korban meninggal dunia akibat pengendalian pandemi Covid-19 di Jakarta yang tidak jelas.
“Kesuksesan PPKM ini juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat,” pungkas Deddy. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil