jpnn.com, JAKARTA - Ketua Tim Penanganan Covid-19 DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jajat Sudrajat merespons keputusan pemerintah yang memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli mendatang.
Jajat mengingatkan tidak ada artinya jika PPKM Darurat diterapkan hanya di atas kertas tanpa implementasi yang benar di lapangan.
BACA JUGA: Satgas Covid-19: Pelonggaran PPKM Darurat Perlu Komitmen Penuh dari Masyarakat
“Ya, PPKM lebih tegas lagi. Jangan cuma soal regulasi. Aplikasi di lapangan harus nyata, tegas, dan memberi sanksi tanpa pandang bulu," tegas Jajat, Selasa (20/7).
Jajat meningatkan perpanjangan PPKM Darurat sangat penting dioptimalkan untuk memastikan fasilitas kesehatan tidak kolaps.
BACA JUGA: PPKM Darurat Diperpanjang, Begini Respons Senator Teras Narang
Pasalnya, saat ini angka ketersediaan ranjang rumah sakit sudah lebih dari 90 persen. Bahkan, Ibu Kota sendiri saat ini tengah bersiap menghadapi kasus aktif harian Covid-19 yang dapat mencapai 100 ribu pasien.
Tingginya kasus Covid-19 membuat rumah sakit kebanjiran pasien. Banyak pasien akhirnya tak mendapatkan layanan rumah sakit. PPKM Darurat yang sudah berjalan, dinilai tidak ideal karena masih memiliki kelemahan.
BACA JUGA: Perpanjangan PPKM Darurat Diprediksi Berdampak Baik Bagi Rupiah, Kok Bisa?
Sebanyak 405 dokter gugur sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Jumlah itu berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia (IDI) per Minggu (27/6).
Menurut Jajat, PPNI mencatat kurang lebih 1.000 perawat positif terinfeksi virus corona sejak libur Lebaran Mei 2021.
Relawan pun banyak yang tumbang. Membeludaknya jumlah pasien Covid-19 pada Juni 2021 membuat sejumlah rumah sakit harus berhenti menerima pasien akibat kekurangan tempat tidur.
Tenda-tenda darurat di halaman rumah sakit mulai didirikan demi menampung pasien Covid-19 yang tak kebagian ruangan.
Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman mengaku khawatir perpanjangan pemberlakuan PPKM Darurat tak bisa meredam kolapsnya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang terjadi di Indonesia saat ini.
Meski Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana menambah sumber daya dan rumah sakit darurat, namun Dicky Budiman, hal itu belum tentu bisa menjawab keadaan tenaga kesehatan yang mulai tumbang saat ini.
Berbeda dengan Griffith, Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono justru meminta pemerintah memperpanjang PPKM Darurat. Alasanya, menurut Pandu, kasus Corona di Indonesia masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan.
Meski begitu, terkait perpanjangan PPKM Darurat sampai kapan, Pandu menyerahkannya ke pemerintah.
"Mau cepat (perpanjangan) bisa, mau lama juga bisa. Kalau mau cepat ya (kebijakan PPKM Darurat) harus benar-benar dikerjain," tuturnya.
Pandu menjelaskan seharusnya pemerintah melakukan sejumlah evaluasi. Tidak hanya soal kebijakan PPKM Darurat, melainkan juga terkait testing, tracing, hingga vaksinasi. Isu perpanjangan PPKM Darurat ini mendapatkan penolakan dari sejumlah pedagang hingga mahasiswa.
Bagi Pandu, lebih baik pemerintah tetap fokus memperpanjang PPKM Darurat demi kesehatan dan keselamatan bersama.
Pandu mendesak pemerintah segera melakukan pengetatan. Dia menyebut PPKM Darurat yang saat ini hanyalah respons atas apa yang sudah terjadi. Bukan bentuk antisipasi.
Seharusnya, kata Pandu, respons tersebut dilakukan pada awal Juni.
“Tetapi kita selalu terlambat. Sekarang kondisinya darurat dan kalang kabut semuanya," ujar Pandu.
Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali pada 3 hingga 20 Juli 2021, menurut Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dokter Widyastuti, bukan strategi ideal. Namun, bukan berarti tidak efektif.
Kelemahannya adalah kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WfH) 100% untuk pekerja non-esensial. Kebijakan ini berpotensi multitafsir.
Beberapa perkantoran tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Kondisi ini menurutnya berpotensi mengurangi harapan menurunkan jumlah kasus. Potensis lonjakan kasus telah terprediksi sebelumnya.
"Jakarta tidak sedang biasa-biasa saja. Saat ini angka kasus aktif hariannya menjadi 91 ribu lebih yang membutuhkan pertolongan medis," ucapnya.
Kehadiran varian Delta membuat penularan virus corona begitu cepat. Varian asal India ini memiliki tingkat penularan lebih tinggi 97% dibandingkan virus aslinya. Situasi Indonesia serupa dengan India saat gelombang kedua menerjang pada April-Mei lalu. Penyebaran yang cepat membuat layanan kesehatan kolaps.
Lonjakan kasus di Negeri Bollywood sempat mencapai 400 ribu orang per hari. Banyak pasien tak tertangani.
Petugas pengurus jenazah kewalahan menangani mayat korban Covid-19. Per hari ini, penambahan jumlah kasus positif di Indonesia mencetak rekor di angka 31.189 orang. Angka ini merupakan yang tertinggi kedua di dunia.
Pemerintah di berbagai daerah berusaha menambah kapasitas ranjang rumah sakit. Namun, langkah itu tampaknya tak cukup untuk menangani penambahan pasien.
Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Satria Wiratama juga sepakat PPKM Darurat diperpanjang. Namun, perpanjangan juga diiringi dengan pengetatan mobilitas.
“Sebaiknya diperpanjang tetapi dengan catatan mampu menurunkan mobilitas baik di lingkungan perumahan atau di tempat kerja atau tempat umum sebesar 70 persen. Karena yang saat ini belum mampu menurunkan mobilitas sampai ke tingkat tersebut terutama di area pemukiman,” kata Bayu.
"Jika bisa dievaluasi dan diperketat serta implementasinya diperbaiki terutama di level RT/RW dan area pemukiman maka paling tidak (PPKM Darurat) 2-3 minggu lagi,” kata Bayu.
Bayu menyebut pembatasan mobilitas warga di permukiman akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Sosialisasi terkait PPKM Darurat ke masyarakat juga perlu digenjot pemerintah.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich