jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga akhir Juli 2021 berdasarkan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Kabar tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Efendy, Jumat (16/7).
BACA JUGA: Gerindra akan Memperjuangkan Penghargaan Untuk Tenaga Kesehatan, TNI, Polri, Sukarelawan Covid-19
Merespons itu, Fraksi Partai Gerindra di DPR meminta pemerintah memberi bantuan kepada masyarakat terdampak PPKM darurat.
Sebab, banyak dari masyarakat yang terdampak, kesulitan memenuhi kebutuhan hariannya.
BACA JUGA: Gerindra Minta Pemerintah Tidak Sembarangan Memutuskan Perpanjangan PPKM Darurat
Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Ahmad Muzani mengatakan keputusan pemerintah memperpanjang PPKM darurat itu hal baik untuk memutus mata rantai Covid-19.
“Namun, masyarakat yang terdampak tidak kalah penting untuk mendapat perhatian akibat dari pemberlakuan kebijakan PPKM darurat ini,” kata Ahmad Muzani lewat siaran pers, Sabtu (17/7).
BACA JUGA: Ahmad Muzani Minta Kompleks GBK jadi RS Darurat Covid-19
Oleh karena itu, Muzani yang juga sekretaris jenderal Partai Gerindra ini menyatakan upaya memberi bantuan kepada mereka yang terdampak sungguh sangat penting.
“Supaya ketaatan mereka kepada PPKM darurat ini tidak terganggu oleh ketidaktersediaan bahan pangan di keluarganya, sehingga dapur tetap ngebul," ungkapnya.
Menurut Muzani, yang paling terdampak akibat kebijakan ini rata-rata adalah pedagang kaki lima dan di pasar tradisional, warung-warung makan yang buka sampai malam, kedai-kedai kopi, buruh lepas, sopir angkot, tukang ojek, pegawai kontrak atau honor dan UMKM serta sektor informal lainnya.
"Bantuan yang akan diberikan untuk mereka, akan memberi arti besar bagi ketaatan mereka dalam menaati PPKM darurat," jelas Muzani.
Menurut dia, memang ada perbedaan ketika pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dahulu dengan PPKM darurat sekarang ini.
Ketika PSBB, ujar dia, pemerintah menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat terdampak secara ekonomi, sehingga daya beli mereka tertopang, meskipun kesulitan perekonomian juga dirasakan.
"Ketika PSBB, suasananya jadi kondusif, antara kepatuhan masyarakat dan bantuan pemerintah berjalan beriringan,” katanya.
Namun, lanjut dia, dalam PPKM darurat ini, ada suasana yang berbeda karena kebutuhan keluarga yang mendesak di satu sisi dan upaya mencegah penyebaran Covid-19 di sisi lainnya.
Menurut dia, pendekatan dan komunikasi juga kadang terjadi masalah di lapangan.
Dia menegaskan hal inilah yang kemudian sering disalahpahami dari kebijakan PPKM darurat.
“Bagi orang-orang yang bergantung dari penghasilan harian, kalau persoalannya pada pemenuhan kebutuhan keluarga, maka akan menjadi dilema. Maka, sekali lagi, bantuan yang didistribusikan untuk mereka menjadi hal yang perlu," imbuh wakil ketua MPR RI itu.
Partai Gerindra akan terus membantu kerja-kerja pemerintah dalam menanggulangi pandemi corona ini. Termasuk kebijakan memperpanjang PPKM darurat, karena hal itu adalah solusi atas masalah ini.
"Sejak awal Gerindra berkomitmen penuh untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini,” katanya.
Menurut Muzani, Gerindra juga sangat terbuka dan siap untuk membantu kerja-kerja pemerintah dengan segala macam agenda penanggulangan Covid-19 ke depan.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk bahu-membahu menaati aturan yang telah ditetapkan pemerintah selama PPKM darurat ini. Pandemi ini adalah musibah yang tentu tidak kita inginkan, maka kita perlu bersatu bersama-sama pemerintah memerangi Covid-19,” tutup Ahmad Muzani. (boy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy