jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali, 3-20 Juli 2021.
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menilai kebijakan PPKM darurat merupakan pertaruhan semua komponen bangsa untuk mengakhiri pandemi Covid-19.
BACA JUGA: KAI Daop 3 Cirebon Setop Layanan GeNose di Beberapa Stasiun Selama PPKM Darurat
"(Mengakhiri pandemi) atau setidak-tidaknya menekan atau mengurangi lonjakan kasus," kata Nurhadi dalam keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu (3/7).
Oleh karena itu, Nurhadi pun mengajak semua kalangan mendukung kebijakan PPKM darurat.
BACA JUGA: PPKM Darurat, Bulog Gunakan Seluruh Instrumen Menjamin Ketersediaan Beras
Sebab, dia memperkirakan ekonomi akan mengalami kontraksi apabila PPKM darurat tidak berhasil.
"Semua harus dimulai dari diri kita, keluarga, dan masyarakat sekitar. Ingatkan siapa pun yang abai terhadap protokol kesehatan, tingkatkan daya tahan tubuh, dan berdoa," kata Nurhadi.
BACA JUGA: Covid-19 Jatim Pecah Rekor Sejak Pandemi, Khofifah: Saatnya Tarik Rem dengan PPKM Darurat
Dia mengatakan upaya mengakhiri pandemi harus terus menerus melalui kebijakan-kebijakan yang jitu.
Menurutnya, selain vaksin dan kesadaran protokol kesehatan, psikologis masyarakat harus dijaga.
"Masyarakat harus diedukasi sebahagia mungkin menghadapi pandemi ini. Gaungkan bahwa kita bisa melawan pandemi ini," ucapnya.
Nurhadi juga mengajak para tokoh dan masyarakat berhenti saling menyalahkan kebijakan penanganan Covid-19.
Pernyataan ini merespons mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang menyebut ketidaktahuan pada substansi ilmiah membuat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia serbasalah. "Setop saling menyalahkan," tegasnya.
Dia menjelaskan, Komisi IX DPR terus mengawasi kebijakan pemerintah baik dari sisi pencegahan maupun penanganan pasien Covid-19.
Pemerintah harus memastikan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, oksigen, dan ventilator, terutama di kota-kota dengan kasus tinggi.
DPR juga mendorong pemerintah untuk memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan.
"Insentif jangan sampai terlambat diberikan," tegas Nurhadi.
Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena menyoroti hoaks yang selalu menyertai eskalasi Covid-19 sedari awal.
Menurut dia, hoaks salah satu masalah yang harus diatasi.
"Kita harus memberikan pencerahan, keterangan yang jelas, dan betul-betul melawan dan meluruskan berbagai hoaks terkait Covid-19," kata dia.
Sosok yang karib disapa Melki itu mengimbau masyarakat tetap tenang, optimistis, dan membangun kekuatan diri dengan baik seperti hidup teratur, disiplin protokol kesehatan, rutin olahraga, dan makan bergizi.
"Sehingga hoaks bisa kita hadapi dan hindari dengan baik. Kita dan keluarga bisa tetap sehat," ujar dia. (antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy