jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021 harus diantisipasi agar tidak menurunkan laju perekonomian nasional.
Dia mengatakan, kebijakan PPKM merupakan keputusan yang sulit namun harus dilaksanakan untuk menekan laju penularan Covid-19. Di sisi lain, pembatasan itu bakal memukul sektor perekonomian.
BACA JUGA: Terkait PPKM Jawa-Bali, Gus Nabil dan Bu Netty Punya Usul Begini
"Apalagi pemerintah sudah mencanangkan pertumbuhan ekonomi lima persen pada 2021. Kebijakan PPKM Jawa-Bali diharapkan tidak membuyarkan target tersebut," ucap Hergun kepada jpnn.com, Jumat (8/1).
Untuk itu, legislator Partai Gerindra ini mendorong pemerintah mengantisipasi dampak PPKM Jawa-Bali dengan mempercepat penyerapan APBN 2021, dan pengucuran dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
BACA JUGA: Jokowi Kalah, PTUN Nyatakan Sitti Hikmawatty Tidak Bersalah
Diketahui, belanja APBN 2021 telah ditetapkan sebesar Rp 2.750 triliun. Sedangkan dana program PEN 2021 ditetapkan Rp 403,9 triliun.
Politikus yang beken disapa dengan panggilan Hergun ini berharap kasus tahun lalu tidak terulang kembali. Di mana PSBB tidak diikuti dengan penyerapan anggaran yang massif. Akibatnya, makin memperburuk pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA: Abu Bakar Baasyir Bebas Usai Salat Subuh, Pejabat Ditjenpas 2 Kali Mengucap Alhamdulillah
Ketua DPP Gerindra ini mengingatkan, PDB Jawa berkontribusi sebesar 58,88 persen terhadap PDB nasional. Sehingga Kebijakan PPKM Jawa-Bali diprediksi akan menurunkan laju perekonomian nasional, terutama bisa memukul daya beli masyarakat.
"Agar daya beli rakyat tidak terpuruk, sebaiknya penyerapan anggaran APBN 2021 dan pengucuran dana PEN harus dipercepat," ucap Kapoksi Komisi XI Fraksi Partai Gerindra ini.
Selain itu, legislator asal Sukabumi ini meminta semua Kementerian/Lembaga langsung tancap gas sejak awal tahun ini. Belanja pemerintah harus menjadi instrumen penting untuk mengungkit daya beli masyarakat.
"Rendahnya penyerapan anggaran di awal tahun lalu jangan terulang lagi. Di saat pemerintah menerapkan PPKM Jawa-Bali, maka belanja pemerintah harus menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Terpenting adalah menyelamatkan konsumsi rumah tangga," pungkas Hergun.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam