jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan penerapan PPKM Level 4 menjadi tantangan terberat dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2021.Terlebih kebijakan tersebut kembali diperpanjang hingga 16 Agustus 2021 mendatang.
Dia memaklumi bila pemerintah membanggakan capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 sebesar 7,07 persen sebagaimana rilis BPS. Sebab, hal itu merupakan pencapaian yang ditunggu-tunggu karena sudah 4 kuartal berturut-turut perekonomian mencatat kontraksi yang mengantarkan Indonesia dalam zona resesi.
BACA JUGA: PPKM Diperpanjang, Pengamat Khawatir Masyarakat jadi Nekat
"Namun, pemerintah tidak boleh larut dalam euforia yang berlebihan. Pasalnya pemerintah masih harus mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 2021 yang sudah dua kali direvisi targetnya," ucap Heri Gunawan dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Selasa (9/8).
Hergun -panggilan Heri Gunawan- menjelaskan, awalnya pada asumsi ekonomi makro 2021 pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada rentang 4,5-5,5 persen. Pada Februari lalu pemerintah merevisinya menjadi 4,5-5,3 persen dan direvisi lagi pada Juli kemarin menjadi di kisaran 3,7-4,5 persen.
BACA JUGA: Tak Disangka, Sabu-sabu 126,6 Kg Itu Ternyata Dikendalikan oleh DK
Guna mencapai pertumbuhan ekonomi 2021 pada rentang tertinggi yakni 4,5 persen, katanya, pemerintah harus mampu mewujudkan pertumbuhan tinggi juga pada kuartal III dan IV 2021.
"Tantangan terberat adalah sejak awal Juli 2021 pemerintah melakukan pengetatan pembatasan sosial melalui PPKM Darurat/Level 4. Tentu hal tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat dan kegiatan perekonomian," ucap politikus Gerindra itu.
BACA JUGA: Guru SD di Surabaya jadi Wasit Olimpiade Tokyo 2020, Sempat Diteriaki Pemain
Hergun lantas menyodorkan empat solusi yang dapat ditempuh pemerintah untuk melalui tantangan terberat perekonomian tersebut. Solusinya yang pertama, pemerintah harus melaksanakan dan menegakkan PPKM Level 4 secara disiplin.
"Segala bentuk pelanggaran harus ditindak tegas. Selain itu pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menaati dan mematuhi protokol kesehatan," kata Hergun.
Solusi kedua, pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 agar terwujud herd immunity. Data per 6 Agustus 2021 mencatat vaksinasi tahap 1 baru tercapai 23,79 persen.
"Ketiga, pelaksanaan PEN yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, dan insentif usaha, perlu dipercepat realisasinya untuk menahan dampak dari kebijakan PPKM level 4," tutur wakil ketua Fraksi Gerindra DPR itu.
Terakhir, pemerintah bersama dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya, yang terdiri dari Bank Indonesia, OJK, LPS harus meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dalam upaya terus menjaga pemulihan ekonomi nasional agar tetap pada tren perbaikan.
Di antara sinergitas yang perlu ditingkatkan adalah memperluas digitalisasi pembayaran, mengakselerasi program restrukturisasi kredit/pembiayaan, menurunkan suku bunga BI7DRR dan Tingkat Bunga Penjaminan LPS, mengakselerasi stimulus kredit kendaraan bermotor dan properti, serta mendorong peningkatan kredit perbankan.
"Sinergitas yang solid antar anggota KSSK diharapkan mampu menjaga tren perbaikan ekonomi yang saat ini sedang berlangsung. Meskipun tetap diberlakukan PPKM, namun kegiatan dan transaksi ekonomi bisa terus berjalan sehingga mampu memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi," pungkas Heri Gunawan. (fat/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam