jpnn.com - SERANG - Delapan DPC PPP di Provinsi Banten kompak memboikot Muktamar PPP versi Suryadharma Ali yang digelar di Jakarta, kemarin.
Ketua DPC PPP Kabupaten Serang Ubaidillah mengatakan, seluruh DPC tunduk pada perintah DPW PPP Provinsi Banten yang mendukung Muktamar PPP di Surabaya dan menetapkan Romahurmuzy sebagai Ketua Umum PPP.
BACA JUGA: Keluarga Penghina Jokowi Dapat Bantuan Modal Usaha
"Sebelumnya memang kita sudah ikut Muktamar yang di Surabaya. Lagi pula kan sudah ada keputusan dari Menteri Hukum dan HAM. Kalau kita mah anak buah, ikut apa kata DPW," kata Ubaidillah kepada Banten Raya (Grup JPNN), tadi malam.
Ubaidillah mengaku sangat prihatin dan sedih dengan adanya konflik di tubuh PPP, apalagi sampai berkepanjangan.
BACA JUGA: Uang Jaminan Rp 23,9 M Terancam Lenyap, Dirut PLN: Uang Bisa Dicari
"Kader ya bingung. Dulu pas PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) pernah terjadi kan konflik seperti ini. Eh gak tahunya tiba-tiba PPP juga ada konflik seperti itu," kata Ubaidillah.
Ia berharap, elit politik di pusat bisa saling berlega hati dan kembali menyatu. "Enggak kasihan sama yang di bawah, yang berjuang mati-matian untuk kemenangan kita bersama. Kita seperti mendorong mobil mogok saja. Di sini berjuang agar banyak yang ke DPR RI. Pas jadi mah tidak ada apa-apanya, memanfaatkan kita di bawah. Tapi kalau kita soal itu tidak masalah. Yang penting bisa bersatu lagi. Sedih lah," kata Ubaidillah.
BACA JUGA: Penahanan Tukang Tusuk Sate Penghina Jokowi Ditangguhkan
Selain sedih, Ubaidillah juga mengaku malu dengan masyarakat. Apalagi PPP selama ini dikenal sebagai partai Islam dengan lambang Ka'bah.
"Kita sampai saat ini terus menahan diri. Kalau misalnya nanti ternyata dua muktamar ini dibatalkan, kita tunggu saja hasil pengadilan. Kan sebenarnya muktamar itu diadakan dengan klausul harus ada ketua umum dan sekretaris jenderal. Kalau ini kan ketua umum dan sekretaris jenderalnya pisah-pisah," katanya.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Provinsi Banten dalam rilis kepada Banten Raya mengatakan, tidak ada satupun perwakilan dari Banten yang hadir dalam muktamar PPP versi Suryadharma Ali di Jakarta.
"Kalaupun ada, itu bodong karena tidak memiliki mandat. Kepesertaan dalam mukmatar itu jelas, harus membawa surat mandat yang ditandatangani ketua dan sekretaris partai sesuai dengan tingkatannya," katanya. (fik)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Listrik di Sumut Mati Nyala, Jokowi Panggil Rini Soemarno
Redaktur : Tim Redaksi